Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

A. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Akibat Perjanjian Renville, TNI yang berada di Jawa Barat harus hijrah ke wilayah RI yaitu Jawa Tengah. Akan tetapi Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo bersama anak buahnya tidak ikut hijrah. Pada tanggal 17 Agustus 1949, Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII) di Kabupaten Tasikmalaya. Gerakannya dinamakan Darul Islam (DI) sedang tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII).

Usaha-usaha menumpas gerakan DI/TII memakan waktu cukup lama, hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain:

1)  Faktor fisik: kondisi medannya berupa daerah pegunungan-pegunungan sehingga sangat mendukung pasukan DI/TII untuk bergerilya.

2)  Faktor sosial: pasukan Kartosuwiryo dapat bergerak dengan leluasa di kalangan rakyat karena sulit membedakan antara rakyat dengan anggota DI/TII.

3)  Faktor politik: pasukan DI/TII mendapat bantuan dari beberapa orang Belanda, antara lain pemilik-pemilik perkebunan dan para pendukung negara Pasundan.

4)  Suasana politik yang tidak stabil dan sikap beberapa kalangan partai politik telah mempersulit usaha-usaha pemulihan keamanan.

Usaha yang dilakukan pemerintah RI dalam menumas pemberontakan ini dengan cara damai dan militer. Secara damai dengan mengirim surat yang dilakukan oleh Moh. Natsir, tetapi gagal. Secara militer dengan melakukan Operasi Pagar Betis dan Operasi Bharatayudha. Dalam Operasi Bharatayudha, Kartosuwirjo tertangkap di Gunung Geber (Majalaya) Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 1962. Pada tanggal 14 Agustus 1962, Kartosuwirjo diajukan ke Mahkamah Angkatan Darat dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1962. Kematian Kartosuwirjo membuat DI/TII di Jawa Barat dapat dipadamkan.

B. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah

1)  Di Brebes, Tegal, dan Pekalongan

Darul Islam di Brebes, Tegal, dan Pekalongan diproklamasikan oleh Amir Fatah. Usaha penumpasan DI/TII di daerah ini dengan membentuk operasi kilat Gerakan Banteng Negara pada Januari 1950 yang dipimpin oleh Letkol. Sarbini (selanjutnya diganti Letkol. M. Bachrun, dan kemudian digantikan oleh Letkol. Ahamd Yani).

2)  Di Kebumen

Pemberontakan DI/TII di Kebumen, Jawa Tengah disebut dengan Pemberontakan Angkatan Umat Islam (AUI) yang dipimpin oleh Kyai Moh. Mahfudz Abdurrahman atau Kyai Somalangu. Operasi penumpasan pemberontakan ini bernama Operasi Merdeka Timur yang dipimpin oleh Letkol. Soeharto (Komandan Brigade Pragola). Pemberontakan dapat dihancurkan pada awal tahun 1952.

Sementara itu, di daerah Merapi-Merbabu juga terjadi kerusuhan oleh Gerakan Merapi Merbabu Complex (MMC). Untuk menumpas DI/TII di daerah ini, maka dibentuk pasukan khusus yang diberi nama Banteng Raiders. Pada bulan Juni 1954, pusat kekuatan gerakan ini hanya tinggal di perbatasan Pekalongan dan Banyumas, namun akhirnya dapat ditumpas.

C. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini bermula dari keinginan Kahar Muzakar untuk mendapat kedudukan pimpinan dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) serta keinginan Kahar Muzakar agar seluruh anggota KGSS dimasukkan dalam TNI ditolak oleh pemerintah.

Usaha pemerintah dalam menumpas pemberontakan ini dengan jalan pendekatan yakni memberi pangkat Letnan Kolonel pada Kahar Muzakar. Pada tanggal 17 Agustus 1951, bersama anak buahnya, ia melarikan diri ke hutan. Pada bulan Januari 1952, ia menyatakan bahwa daerah Sulawesi Selatan sebagai bagian dari wilayah DI/TII Kartosuwirjo.

Pada tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak mati. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dapat dipadamkan setelah pemimpin lain yang bernama Gerungan ditangkap pada bulan Juni 1965.

D. Pemberontakan DI/TII di Aceh

Pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Teuku Daud Beureuh. Penyebabnya yaitu permasalahan otonomi daerah, konflik antargolongan dan tidak lancarnya rehabilitasi dan modernisasi serta diturunkannya status daerah Aceh, yang semula Daerah istimewa setingkat dengan provinsi menjadi karesidenan di bawah provinsi Sumatra Utara. Pada tanggal 20 September 1953, Teuku Daud Beureuh memproklamasikan Aceh bagian dari NII Kartosuwirjo.

Usaha yang dilakukan pemerintah dalam menumpas pemberontakan ini jalan pertama dengan operasi militer yang mengakibatkan Daud Beureuh terdesak dan lari ke hutan. Jalan kedua yaitu secara damai, yaitu melakukan musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada tanggal 17 - 28 Desember 1962 yang diprakarsai oleh Pangdam I Iskandar Muda Kol. M. Yasin. Cara damai ini dapat menyadarkan Daud Beureueh untuk kembali ke tengah masyarakat sehingga daerah Aceh dapat pulih kembali.

E. Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar menyatakan diri sebagai bagian dari DI/TII di Jawa Barat. Usaha pemberontakan ini dengan cara menggalang kekuatan rakyat dalam gerakan Kesatuan Rakyat Yang Tertindas serta melakukan pemberontakan dengan menyerang pos TNI sejak pertengahan Oktober 1950.

Usaha penumpasan pemberontakan ini dengan cara pendekatan kepada Ibnu Hadjar dengan diberi kesempatan untuk menyerah. Ia pernah menyerahkan diri dengan pasukannya dan diterima kembali ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia. Akan tetapi Ibnu Hadjar bersama pengikutnya melakukan pemberontakan kembali. Pemerintah RI akhirnya mengambil tindakan tegas dan pada akhir tahun 1959, Ibnu Hadjar dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Pemberontakan PKI tahun 1948

      Dampak dari hasil Perjanjian Renville, kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Karena kecewa terhadap pemerintahan Indonesia, pada tanggal 28 Juni 1948 mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Kekuatan semakin bertambah setelah Muso kembali dari Moskow pada tanggal 11 Agustus 1948 bergabung dengan Amir Syarifuddin. FDR segera menyusun dokrin yaitu Jalan Baru, yang berisi: PKI sejak proklamasi seharusnya sudah muncul dan berperan sebagai pemimpin revolusi; Persetujuan Renville adalah kesalahan besar yang mencelakakan dan berbau reaksioner; Kabinet Amir seharusnya tidak mengundurkan diri sebab pokok di setiap revolusi adalah kekuasaan negara; Untuk sementara perlu dibentuk Front Nasional.

FDR didukung oleh Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta. Bagi PKI, Surakarta merupakan daerah kacau (wildwest) sedang Madiun merupakan basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Muso memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Selanjutnya Muso dan Amir Syarifuddin melakukan pemberontakan dibantu Suripno, Kol. Muh. Dahlan, Maruto Darusman, Kol. Joko Suyono, Oey Gie Hwat, Sarjono, Harjono, dan Katam Hadi. Aksi ini dapat menguasai Madiun dan sekitarnya (Blora, Rembang, Pati, Kudus, Purwadadi, Ponorogo, dan Trenggalek). Tujuannya untuk meruntuhkan RI serta Pancasila dan akan menggantinya dengan negara komunis.

Panglima Jenderal Sudirman segera memerintahkan kepada Kolonel Gatot Soebroto di Jawa Tengah dan Kolonel Soengkono di Jawa Timur agar mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas pemberontak PKI. Dalam penumpasan PKI ini banyak tokoh yang membantu seperti Mayor Yono Sewoyo, Surahmad, Mayor Sabarudin, Letkol Sabidin, Sabirin Mochtar, Sunaryadi dan Achmad-Wiranatakusumah.

Bersama rakyat, Madiun dapat direbut tentara RI pada tanggal 30 September 1948. Pada tanggal 31 September 1948, Muso tertembak mati sedang tokoh PKI seperti Aidit melarikan diri ke Cina dan Lukman melarikan diri ke Vietnam.

Pada akhir November 1948, Amir Syarifuddin tertangkap di hutan Ngrambe, Grobogan Purwodadi bersama Suripno, Haryono dan anak buahnya. Kemudian, pada tanggal 4 Desember 1948, Amir Syarifuddin dan kawan-kawannya dibawa ke Yogyakarta kemudian dibawa ke Surakarta. Amir Syarifuddin dihukum mati pada tanggal 19 Desember 1948.

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat

A. Tahap penyelenggaraan dan pelaksanaan Pepera

1.  Tanggal 24 Maret 1969, konsultasi dengan dewan-dewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara menyelenggarakan Pepera.

2.  Pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera berakhir bulan Juni 1969 dengan dipilihnya 1.026 anggota dari 8 kabupaten, terdiri dari 983 pria dan 43 wanita.

3.  Pepera dilaksanakan di kabupaten-kabupaten mulai 14 Juli 1969 di Merauke, dan berakhir 4 Agustus 1969 di Jayapura.

B. Hasil Pepera

Keputusan Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari RI. Hasil Pepera dibawa ke New York oleh Ortis Sanz untuk dilaporkan pada Sidang Umum PBB ke-24 (November 1969).

Akhirnya Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969 menyetujui hasil-hasil Pepera tersebut sehingga Irian Barat tetap merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia.

C. Akhir Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Untuk memperingati perjuangan Irian Barat, di Lapangan Banteng Jakarta didirikan Tugu Pembebasan Irian Barat. Peresmiannya dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1963. Usaha yang dilakukan pemerintah RI untuk memajukan kesejahteraan rakyat Irian Barat antara lain:

1.  Bidang pendidikan (mengirim guru-guru) ke Irian Barat.

2.  Bidang sosial (mengakhiri cara hidup sederhana dengan operasi busana).

3.  Mendirikan Universitas/IKIP Cendrawasih di Jayapura.

4.  Membangun industri dan pertambangan (pertanian dan pertambangan tembaga) di Tembagapura.

Tanggapan Dunia terhadap Perjuangan Mengembalikan Irian Barat

A. Rencana Bunker

Untuk mengatasi perselisihan Indonesia dengan Belanda tentang Irian Barat, PBB mengutus diplomat Amerika Serikat yang bernama Ellsworth Bunker. Rencana yang diusulkan Ellsworth Bunker dikenal dengan Bunker’s Plan yang berisi:

1)  Pemerintahan Irian Barat harus diserahkan kepada RI.

2)  Setelah sekian tahun di bawah RI harus diadakan Pepera.

3)  Penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu 2 tahun.

4)  Untuk menghindari terjadinya benturan fisik antara Indonesia-Belanda, diadakan masa peralihan di bawah pemerintahan PBB dalam waktu 1 tahun (untuk memulangkan seluruh kekuatan militer yang ada di Irian Barat).

B. Persetujuan New York

Rencana Bunker gagal karena Belanda menolak, sehingga Indonesia melancarkan Operasi Jayawijaya pada tangga 14 Agustus 1962. Pada tanggal 15 Agustus 1962, Amerika Serikat menekan Belanda untuk berunding dengan Indonesia di Markas Besar PBB di New York. Pihak Indonesia diwakili Menlu Subandrio sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Van Royen Schurman. Isi dari perjanjian New York yaitu:

1)  Selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962, pemerintah sementara PBB UNTEA (United Nations Temporary Authority) akan tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima kekuasaan dari Belanda dan saat itu, bendera Belanda diganti bendera PBB.

2)  Pemerintah sementara PBB akan memakai tenaga dari Indonesia.

3)  Pasukan Indonesia yang ada di Irian Barat di bawah kekuasaan pemerintahan sementara.

4)  Tentara Belanda berangsur-angsur dikembalikan paling lambat 11 Mei 1963, dan yang masih berada di wilayah Irian Barat tidak boleh melakukan operasi militer.

5)  Tanggal 31 Desember 1962, bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB.

6)  Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963.

7)  Pada tahun 1969 diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Untuk menjamin keamanan di Irian Barat, dibentuk pasukan keamanan PBB yaitu UNSF (United Nations Security Forces) yang dipimpin Brigjen Said Uddin Khan dari Pakistan. Dan pemerintahan sementara (UNTEA) di pimpinan Jalal Abdoh, dari Iran. Tepat pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada RI dan sebagai gubernur Irian Barat yang pertama yaitu E. J. Boney, seorang putera asli Irian Barat.