25 May 2015

Aktivitas Diplomasi Indonesia di Dunia Internasional


A. Pertemuan Soekarno – Van Mook
Pertemuan ini berlangsung di Gambir Selatan yang diprakarsai oleh Panglima AFNEI yaitu Letjen Sir Philip Christison pada tanggal 25 Oktober 1945. Dalam pertemuan ini wakil Indonesia yaitu Soekarno, Moh. Hatta, Achmad Subardjo dan H. Agus Salim sedangkan wakil dari Belanda yaitu Van Mook dan Van der Plas. Dalam pertemuan ini kedua belah pihak belum mendapat titik pandang yang sama.
B. Pertemuan Syahrir – Van Mook
Pertemuan ini berlangsung di Markas Besar Tentara Inggris Jalan Imam Bonjol No.1 Jakarta pada tanggal 17 November 1945. Pertemuan ini dari pihak Sekutu diwakili oleh Letjen Sir Philip Christison, pihak Belanda diwakili Van Mook sedangkan dari Indonesia diwakili Sutan Syahrir. Dalam pertemuan ini juga belum menghasilkan kesepakatan.
C. Perundingan Hooge Veluwe
Pertemuan ini berlangsung di Hooge Veluwe negeri Belanda pada tanggal 14-25 April 1946. Pertemuan ini dari pihak Indonesia diwakili oleh Mr. Soewandi, dr. Soedarsono dan Mr. A.K. Pringgodigdo sedang dari Belanda diwakili oleh Van Mook, Prof. Logeman, Dr. Van Royen, Van Asbeck, Sultan Hamid II dan Soerjo Santoso. Dan sebagai penengahnya dari pihak Sekutu yaitu Sir Archibald Clark Kerr. Dalam perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan karena Belanda tidak mengakui secara de facto kedaulatan RI atas Jawa dan Sumatra tetapi hanya Jawa dan Madura serta dikurangi daerah-daerah yang diduduki oleh Sekutu.
D. Perundingan Linggarjati
Perundingan ini berlangsung pada tanggal 10-15 November 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon. Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh PM Sutan Syahrir (ketua) dan Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo S.H, Dr. A.K Gani (anggota). Sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Scermerhorn (ketua) dan De Boer, Van Pool (anggota). Dan sebagai penengahnya dari Inggris yang diwakili oleh Lord Killearn. Hasil Perundingan Linggajati ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk (sekarang Istana Merdeka) yang berisi:
1.  Belanda mengakui secara de facto RI atas Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus sudah meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
2.  RI dan Belanda akan membentuk RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah RI.
3.  RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
Perjanjian Linggarjati bagi Indonesia ada segi positif dan negatifnya. Dari segi positif yaitu Belanda mengakui secara de facto atas RI (Jawa, Madura dan Sumatera). Sedang segi negatifnya yaitu wilayah RI semakin sempit. Walaupun sudah merdeka, tetapi masih di bawah kekuasaan Belanda.
E. Perundingan Renville
Perundingan ini dimulai pada 8 Desember 1947, di mana pihak Indonesia diwakili Mr. Amir Syarifuddin (ketua) dan Ali Sastroamidjojo, H. Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Coa Tik Ien, Nasrun (anggota). Sedang pihak Belanda diwakili R. Abdulkadir Widjojoatmodjo (ketua) dan Mr. H.A.L. Van Vredenburgh, Dr. P. J. Koets dan Mr. Dr. Chr. Soumokil. Perundingan ini berlangsung di atas kapal perang Amerika Serikat “USS Renville”.
Hasil perundingan Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, dan isi dari perjanjian tersebut yaitu:
1.  Penghentian tembak-menembak.
2.  Daerah-daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI.
3.  Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk.
4.  Kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda.
5.  RI merupakan bagian dari RIS.
Akibat penandatanganan Perjanjian Renville diantaranya: Ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta karena Jakarta termasuk dalam wilayah Belanda; Wilayah RI semakin sempit yaitu Pulau Sumatera dikurangi Medan, Ujungkulon, Yogyakarta, Jateng; Terjadi long march yang dilakukan divisi Siliwangi (Jabar) dan divisi Brawijaya (Jatim) pada tanggal 25 Januari 1948 dari daerah kantong ke Yogyakarta; Amir Syarifuddin dipecat dan diganti Moh. Hatta, karena ada yang menganggap bahwa Kabinet Amir Syarifudin telah menjual negara kepada Belanda.
F. Konferensi Asia di New Delhi
Konferensi ini berlangsung pada tanggal 20-25 Januari 1949. Dalam konferensi ini Indonesia diwakili oleh Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro Djoyohadikusumo, H. Rosyidi. Keputusan yang dihasilkan dalam konferensi ini yaitu
1.  Pengembalian Pemerintahan RI ke Yogyakarta.
2.  Pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 Maret 1949.
3.  Penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia.
4.  Penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950.
G. Perundingan Roem-Royen
Perundingan ini dilaksanakan pada tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Dalam perundingan ini pihak dari PBB diwakili oleh Merle Cochran (Amerika Serikat), dari Indonesia diwakili oleh Mr. Moh. Roem sedang dari Belanda diwakili Dr. Van Royen. Dan keputusan yang dihasilkan dalam perundingan ini yaitu
1.  RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan.
2.  Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta dan membebaskan para pemimpin RI yang ditawan Belanda.
3.  Kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan KMB di Den Haag, Belanda.
H. Konferensi Inter Indonesia
Sebelum dilaksanakan KMB, terlebih dahulu diadakan pendekatan dengan BFO (Bikeenkomst Voor Federal Overleg). Oleh karena itu diselenggarakan Konferensi Inter Indonesia I pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Moh. Hatta. Dalam Konferensi Inter Indonesia I tersebut dihasilkan keputusan yaitu RI dan BFO membentuk tata negara RIS. Konferensi Inter Indonesia II diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli-2 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Sultan Hamid II (Ketua BFO). Dalam konferensi yang kedua ini dihasilkan keputusan yaitu RI dan BFO siap menjadi RIS.
Hasil positif Konferensi Inter Indonesia diantaranya NIS yang nantinya akan dibentuk di Indonesia bernama RIS, bendera kebangsaan adalah Merah Putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, hari 17 Agustus adalah Hari Nasional.
I.  Konferensi Meja Bundar
Konferensi ini berlangsung pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949 di Den Haag (Belanda). Dalam konferensi ini delegasi Indonesia diwakili oleh Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo; dari pihak Belanda diwakili Mr. Van Maarseveen; dari BFO diwakili Sultan Hamid II; dan dari pihak UNCI diwakili oleh Chritchley.
Keputusan yang dihasilkan:
1.  Belanda mengakui kedaulatan kepada RIS pada akhir tahun 1949.
2.  Mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan.
3.  Antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda.
4.  Segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda.
5.  Pembentukan Angkatan Perang RIS (APRIS) dengan TNI sebagai intinya.
6.  RIS harus membayar utang Belanda sejak tahun 1942.
Terbentuknya Negara RIS
1.  Negara RIS terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi.
-    Negara bagian RIS terdiri dari Sumatra Timur, Sumatra Selatan, Pasundan, Jawa Timur, Madura, NIT, dan RI.
-    Daerah otonomi terdiri dari Riau, Bangka, Belitung, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah.
2.  RIS beribu kota di Jakarta, dengan Presidennya Soekarno dan wakilnya Moh. Hatta.
3.  Penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Upacara penyerahan dilaksanakan secara bersamaan di tiga kota, yaitu:
-    Di Amsterdam, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Yuliana, PM Williem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Mr. Sassen kepada delegasi RIS yaitu Moh. Hatta.
-    Di Jakarta, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.J.H.Lovink kepada delegasi RIS yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
-    Di Yogyakarta, penyerahan kedaulatan RI kepada RIS dilakukan oleh pejabat Presiden Mr. Assaat kepada A. Mononutu (Menteri Penerangan RIS).
Dengan adanya penyerahan penyerahan kedaulatan tersebut maka Belanda secara resmi mengakui Indonesia dan pemerintahan Indonesia.

Peran Dunia Internasional dalam Konflik Indonesia-Belanda


A. Agresi Militer Belanda I
Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Juli 1947, sasaran utama Agresi Militer Belanda I adalah Jawa dan Sumatra. Dalam serangan tersebut Belanda berhasil menguasai Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah sebelah utara, sebagian Jawa Timur, Madura, dan sebagian Sumatra Timur. Di daerah-daerah tersebut Belanda mendirikan negara-negara bagian. Akibat dari serangan Belanda yang dikenal dengan agresi militer Belanda I ini membuat Amerika Serikat dan Inggris mengecam atas tindakan Belanda. Sedang Australia dan India mengajukan masalah Indonesia ini ke Dewan Keamanan PBB.
Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak menembak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN), di mana anggota KTN yaitu: Belgia (dipilih oleh Belanda) diwakili oleh Paul van Zeeland; Australia (dipilih oleh Indonesia) diwakili oleh Richard Kirby; Amerika Serikat (dipilih oleh Indonesia dan Belanda) diwakili Dr. Frank Graham. Adapun tugas dari KTN yaitu menguasai secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan Resolusi PBB serta memasang patok-patok wilayah status quo yang dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia.
B. Agresi Militer Belanda II
Serangan Belanda secara besar-besaran ini terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Serangan kali ini, Belanda mengkonsentrasikan di Ibukota RI saat itu yakni Yogyakarta. Dalam serangan tersebut Lapangan terbang Maguwo dapat dikuasai Belanda dan para pemimpin RI ditangkap. Ir. Soekarno, Sutan Syahrir, H. Agus Salim diasingkan ke Berastagi kemudian dipindahkan ke Pulau Prapat (tepi Danau Toba) dan akhirnya dipindahkan ke Muntok (Pulau Bangka). Sedang Drs. Moh Hatta, Moh. Roem, A.K. Pringgodigdo, Mr. Assaat, Komodor S. Suryadarma diasingkan ke Pulau Bangka.
Karena mengetahui Belanda akan menyerang dan menangkap pimpinan RI, maka Presiden Soekarno sebelum tertangkap memberikan mandat melalui radiogram kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatra Barat. Dengan adanya PDRI tersebut menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan RI masih terus berjalan meskipun para pemimpin politik ditawan oleh Belanda.
Serangan Belanda kali ini mencapat kecaman yang luar biasa dari dunia internasional. Rasa simpati kepada bangsa Indonesia tidak datang hanya dari Amerika Serikat tetapi juga dari Rusia, Cina, Kolumbia dan negara-negara anggota PBB lainnya.

Kedatangan Tentara Sekutu di Indonesia


A. Awal Kedatangan Tentara Sekutu
Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik oleh Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 membuat semua jajahan Jepang diambil alih oleh Sekutu termasuk Indonesia. Penyerahan kekuasaan Jepang kepada Sekutu dilakukan oleh Komando Asia Tenggara (South East Asia Command atau SEAC) yang di pimpinan oleh Laksamana Lord Louis Mounbatten. Untuk melaksanakan tugas tersebut SEAC membentuk komando khusus yaitu Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas dari AFNEI di Indonesia antara lain: Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang; Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu; Melucuti orang-orang Jepang dan kemudian dipulangkan ke negaranya; Menjaga keamanan dan ketertiban (law and order); Menghimpun keterangan guna menyelidiki pihak-pihak yang dianggap sebagai penjahat perang.
Pada tanggal 15 September 1945 pasukan Sekutu datang ke Indonesia, akan tetapi kedatangan Sekutu tersebut diboncengi oleh Netherland Indies Civil Administration (NICA). Pasukan Sekutu tersebut mendarat di Tanjung Priok dengan Kapal Chamberlain yang dipimpin oleh W.R. Petterson. Bukti kalau Sekutu diboncengi NICA, yaitu dalam kapal itu terdapat pasukan NICA yang dipimpin oleh Van der Plas wakil dari Van Mook (pemimpin NICA).
Keadaan bertambah buruk setelah NICA mempersenjatai KNIL dan bersama anggota KNIL membuat kerusuhan di berbagai daerah. Karena mengetahui tujuan kedatangan NICA, maka muncullah perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaan RI. Hal ini yang menimbulkan pertempuran di berbagai daerah.
B. Pertempuran di Daerah Setelah Kedatangan Tentara Sekutu
1.  Pertempuran Surabaya
Pertempuran ini bermula dari kedatangan Sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigjen Mallaby yang ingin melucuti senjata. Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat di Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah yang menewaskan Brigjen Mallaby. Kejadian ini membuat Inggris mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan diri selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945. Akan tetapi sampai batas waktunya, ultimatum tersebut tidak diindahkan rakyat Surabaya. Di bawah pimpinan Gubernur Suryo, Sungkono dan Bung Tomo, rakyat Surabaya melawan gempuran tentara Sekutu dari darat, udara maupun laut.
2.  Peristiwa Bandung Lautan Api
Peristiwa ini bermula saat Sekutu mengultimatum untuk mengosongkan Bandung utara selambat-lambatnya 29 Oktober 1945. Dan Sekutu mengeluarkan ultimatum yang sama pada tanggal 23 Maret 1946. Atas perintah dari pusat, maka pada tanggal 23-24 Maret 1946 para pejuang meninggalkan Bandung. Sebelum meninggalkan Bandung, para pejuang menyerang Sekutu dan membumihanguskan kota Bandung. Tujuannya agar Sekutu tidak dapat menduduki dan memanfaatkan sarana-sarana yang vital. Peristiwa ini dikenal dengan Bandung Lautan Api. Sementara itu para pejuang dan rakyat Bandung mengungsi ke luar kota. Dalam peristiwa tersebut Muh. Thoha gugur.
3.  Pertempuran Medan Area
Pertempuran ini terjadi setelah adanya insiden pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu seorang penghuni hotel (pasukan NICA) merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai pemuda Indonesia. Kejadian ini membuat rakyat Medan bergerak untuk melawan tentara Sekutu pimpinan Brigjen. TED. Kelly. Pada tanggal 1 Desember 1945, AFNEI memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area (batas resmi wilayah Medan) di berbagai sudut kota Medan. Pada tanggal 10 Desember 1945 tentara Sekutu dan NICA melakukan penyerangan secara besar-besaran sehingga Medan dapat dikuasai Sekutu dan NICA.
4.  Pertempuran Ambarawa
Pertempuran Ambarawa terjadi karena Sekutu yang dipimpin Jenderal Bethel dengan sepihak membebaskan tawanan sekutu yang ada di Magelang dan Ambarawa. Tindakan Sekutu ini telah mengingkari perjanjian yang disepakati Presiden Soekarno dengan Jenderal Bethel pada tanggal 2 November 1945 di Magelang. Oleh sebab itu pasukan kemerdekan RI di bawah pimpinan Letkol Isdiman (Komandan Resimen Banyumas) melakukan perlawanan di desa Jambu pada tanggal 26 November 1945 itu. Dalam pertempuran itu Letkol Isdiman gugur. Dan sebagai penggantinya yaitu Kolonel Soedirman (Panglima Divisi di Purwokerto). Kolonel Soedirman melakukan perlawanan terhadap Sekutu di Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945. Dalam pertempuran ini, TKR dibantu kesatuan-kesatuan dari daerah Surakarta dan Salatiga dan dapat menguasai Ambarawa selama 4 hari. Karena terdesak pasukan Sekutu kemudian mundur ke Semarang.
5.  Peristiwa Merah Putih di Manado
Untuk menyambut kemerdekaan, rakyat Manado segera mengambil alih kekuasaan dari pihak Jepang dan mengibarkan Sang Merah Putih. Oleh Sekutu dan NICA, rakyat Menado dilarang mengibarkan bendera Merah Putih akan tetapi memaksa rakyat untuk megibarkan bendera Belanda yang berwarna merah putih biru.
Pada tanggal 14 Februari 1946 pukul 01.00, sejumlah tentara KNIL (Komenlijk Nederland Indische Large) yang setia kepada RI menyerang Belanda dan Sekutu, serta berhasil melucuti senjata dan menyobek warna biru sehingga tinggal merah putih. Saat itu pemimpin TKR adalah Ch. Taulu, Wuisan, dan J. Kaseger.
6.  Puputan Margarana
Peristiwa ini terjadi saat keinginan Belanda mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT). Hal ini membuat Letkol I Gusti Ngurah Rai, Komandan Resimen Nusa Tenggara, berusaha menggagalkan pembentukan NIT. Ia menyerang ke tangsi NICA di Tabanan tanggal 18 Desember 1946. Pasukan Ngurah Rai ini dikenal dengan nama pasukan Ciung Wanara yang bermarkas di Desa Adeng Kecamatan Marga. Pada tanggal 20 November 1946 dengan kekuatan besar Belanda melancarkan serangan dari udara terhadap kedudukan Ngurah Rai di desa Marga. Dalam keadaan yang terdesak Letkol I Gusti Ngurah Rai mengeluarkan perintah “Puputan” yang berarti bertempur sampai habis-habisan. Letkol I Gusti Ngurah Rai gugur beserta seluruh anggota pasukan dalam pertempuran tersebut. Pertempuran tersebut terkenal dengan nama Puputan Margarana.
7.  Serangan Umum 1 Maret 1949
Dalam serangan militer Belanda yang kedua, kota Yogyakarta dikuasai oleh Belanda serta para pemimpin RI ditangkap dan diasingkan. Melihat kondisi yang demikian Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta) menyusun strategi serangan umum 1 Maret 1949 yang dikoordinasi oleh Letkol Soeharto sebagai Komandan Brigade 10. Untuk melaksanakan strateginya tersebut Letkol Soeharto membentuk beberapa sektor yaitu sektor barat dipimpin Mayor Ventje Sumual, sektor selatan dan timur dipimpin Mayor Sardjono, sektor utara dipimpin Mayor Kusno, sektor kota dipimpin Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Sedang Letkol Soeharto sendiri memimpin pasukannya dari sektor barat sampai batas Jalan Malioboro.
Serangan ini dimulai tepat pada pukul 06.00 saat sirine dibunyikan. Serangan yang cepat ini membuat pasukan Belanda bertahan di pusat kota, akibatnya Yogyakarta dapat dikuasai TNI selama 6 jam. Sebelum bala bantuan Belanda datang, pasukan TNI mundur, berita penyerangan ini disiarkan melalui pemancar radio di Wonosari. Siaran serangan 1 Maret 1949 ini juga dilaporkan oleh R. Sumardi ke pemerintah PDRI di Bukittinggi yang kemudian disampaikan kepada Maramis (diplomat RI di New York).
Tujuan dari serangan umum 1 Maret 1949 ini yaitu
a.  Tujuan ke dalam yaitu mendukung perjuangan diplomasi, meninggikan semangat rakyat dan TNI yang sedang bergerilya.
b.  Tujuan ke luar yaitu menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk mengadakan ofensif, mematahkan moral pasukan Belanda.