04 April 2015

Jenis-jenis Pajak yang Ditanggung oleh Keluarga


1.  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.
Wajib pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
Tanah dan bangunan yang tidak dikenakan pajak, antara lain: tempat ibadah, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, pesantren, museum, hutan lindung, hutan wisata, tanah kuburan. Jadi, tanah dan bangunan yang menyangkut kepentingan umum tidak dikenakan pajak.
a)  Ketentuan dalam perhitungan PBB
1)  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yaitu surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
2)  Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
3)  Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00. Apabila besarnya NJOP lebih kecil dari NJOPTKP maka objek pajak tersebut tidak dikenakan PBB.
4)  Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) yang dirumuskan sebagai berikut (NJOPKP = NJOP – NJOPTKP).
5)  Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yaitu suatu persentase dari nilai jual sebenarnya (NJOKP). NJKP yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.
6)  Pajak PBB yang terutang
Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP. (0,5% × NJKP).
b)  Cara perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan
Asla memiliki tanah seluas 250 m2, di atas tanah itu terdapat bangunan yang luasnya 150 m2. Harga tanah/m2 di daerah itu adalah Rp 500.000,00 sedang harga bangunan/m2 adalah Rp 600.000,00. Tentukan besar PBB yang dibayar Asla!
Jawab:
NJOP tanah         = 250 × Rp 500.000,00
NJOP bangunan  = 150 × Rp 600.000,00

NJOP dasar perhitungan PBB
NJOPTKP
                   
NJOP untuk PBB
NJKP                       = 20% × 207.000.000
PBB yang terutang  = 0,5% × 41.400.000
= Rp  125.000.000,00
= Rp    90.000.000,00
                                               ÷
= Rp   215.000.000,00
= Rp       8.000.000,00
                                   
= Rp   207.000.000,00
= Rp     41.400.000,00
= Rp          207.000,00
Jadi, Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Asla sebesar Rp 207.000,00
2.  Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan terhadap perorangan atau badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak.
a)  Subjek pajak yang dikenai PPh adalah barang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan usaha, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak terdiri atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
Contoh Pajak Penghasilan (PPh):
1)  Pajak upah/gaji, pensiunan, komisi atau penghasilan lain yang diperoleh karena pekerjaan seseorang.
2)  Pajak honorarium dan royalti.
3)  Pajak hadiah atau penghargaan.
4)  Pajak keuntungan berusaha.
5)  Pajak bunga simpanan/tabungan di bank.
6)  Pajak deviden yang diterima oleh pemegang saham perusahaan.
7)  Pajak sewa tanah, rumah, atau harta kekayaan lain.
8)  Pajak pembayaran asuransi.
b)  Besarnya tarif pajak penghasilan berdasar UU No. 17 Tahun 2000 yaitu:
1)  Wajib pajak orang pribadi dalam negeri
No.
Lapisan penghasilan kena pajak (PKP)
Tarif pajak
1.
Sampai dengan Rp 25.000.000,00
5%
2.
Di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00
10%
3.
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00
15%
4.
Di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00
25%
5.
Di atas Rp 200.000.000,00
35%
2)  Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap
No.
Lapisan penghasilan kena pajak (PKP)
Tarif pajak
1.
Sampai dengan Rp 50.000.000,00
10%
2.
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00
15%
3.
Di atas Rp 100.000.000,00
30%
c)  Berdasar Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK 03/2005 yang berlaku per 1 Januari 2006, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) diantaranya:
1)  Rp 13.200.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
2)  Rp 1.200.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah.
3)  Rp 13.200.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4)  Rp 1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.
d) Cara perhitungan PPh
1)  Seseorang yang belum berkeluarga
Ismi setiap bulannya berpenghasilan sebesar Rp 15.000.000,00. Tentukan pajak penghasilan yang harus ditanggung Ismi!
Jawab:
Penghasilan Ismi Rp 15.000.000,00, maka tarif pajak yang ditanggung hingga 5 %.
-    5% × Rp 15.000.000,00 = Rp 750.000,00
Jadi pajak yang ditanggung Ismi sebesar Rp 750.000,00
2)  Seseorang yang sudah berkeluarga
Andika tiap bulannya berpenghasilan sebesar Rp 15.000.000,00. Ia telah menikah dan memiliki tiga anak. Tentukan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar Andika!
Jawab:
-    Penghasilan Andika dalam satu tahun
12 × Rp 15.000.000,00                                                 = Rp 180.000.000,00
-    Penghasilan tidak kena pajak
-    Wajib pajak                             = Rp 13.200.000,00
-    Wajib pajak menikah                = Rp   1.200.000,00
-    3 anak = 3 × Rp 1.200.000,00 = Rp   3.600.000,00
                                                                                               +
                                                                                      = Rp   18.000.000,00
                                                                                                                       
Penghasilan Kena Pajak (PKP)                                       = Rp 162.000.000,00   
PPh dalam setahun
-    5% × Rp 25.000.000,00        = Rp   1.250.000,00
-    10% × Rp 25.000.000,00      = Rp   2.500.000,00
-    15% × Rp 25.000.000,00      = Rp   3.750.000,00
-    25% × Rp 87.000.000,00      = Rp 21.750.000,00
                                                                                                                  +
Jumlah PPh per tahun                    Rp 29.250.000,00
Jadi PPh yang ditanggung Andika selama setahun sebesar Rp 29.250.000,00
Jumlah PPh per bulan = (Rp 29.250.000,00 / 12)
                                     = Rp 2.437.500,00
3.  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Sedang PPnBM adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang yang tergolong barang mewah.
a)  Hal-hal yang dikenakan PPN yaitu:
1)  Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2)  Impor barang kena pajak.
3)  Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4)  Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5)  Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6)  Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut: Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; Uang, emas batangan, dan surat berharga.
Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan atas kelompok-kelompok jasa berikut ini: Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis; Jasa di bidang pelayanan sosial; Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko; Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna dengan hak opsi; Jasa di bidang pendidikan; Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan; Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan; Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air; Jasa di bidang tenaga kerja; Jasa di bidang perhotelan; Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
b)  Besarnya tarif pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
1)  Tarif PPN adalah 10%, sedangkan tarif PPN atas ekspor barang kena pajak adalah 0%. Berdasarkan peraturan pemerintah, tarif pajak PPN dirubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.
2)  Tarif PPnBM sebagai berikut:
Barang mewah yang dikenakan pajak
Tarif
Batu mulia/mutiara, kapal pesiar mewah bukan untuk negara
75%
Minuman beralkohol
40%
Kapal atau kendaraan air lainnya, kecuali untuk negara dan umum
30%
Barang saniter, alat fotografi, apartemen
20%
Produk kecantikan, minyak yang dibotolkan
10%
c)  Cara perhitungan PPN dan PPnBM
1)  Rudi membeli hp seharga Rp 3.650.200,00. Besarnya pajak yang harus dibayar sebesar 10%. Tentukan besarnya PPN yang harus dibayar Rudi!
Jawab: PPN = 10% × Rp 3.650.200,00 = Rp 365.020,00
2)  Asri mengimpor suatu barang dengan nilai impor Rp 252.522.620,00. Selain dikenakan PPN, juga dikenakan PPnBM sebesar 20%. Hitunglah PPN dan PPnBM atas barang yang diimpor Asri!
Jawab:
PPN       = 10% × Rp 252.522.620,00 = Rp 25.252.262,00
PPnBM = 20% × Rp 252.522.620,00 = Rp 50.504.524,00

26 March 2015

Perpajakan


A.   Pengertian Pajak dan Retribusi
1.  Pengertian pajak
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak adanya kontraprestasi (timbal balik), yang digunakan untuk pengeluaran umum. Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2) yaitu: “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.
Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (UU) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2.  Pengertian retribusi
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3.  Perbedaan pajak dengan retribusi
a.  Pajak
1)  Tidak mendapat balas jasa secara langsung
2)  Dipungut oleh pemerintah pusat
3)  Sifat pungutannya wajib yang dapat dipaksakan
4)  Diatur dalam undang-undang
5)  Berlaku untuk seluruh warga negara
b.  Retribusi
1)  Mendapat balas jasa langsung
2)  Dipungut oleh pemerintah daerah
3)  Sifat pungutannya tidak wajib
4)  Ditetapkan dengan peraturan daerah
5)  Berlaku untuk daerah yang bersangkutan
B.   Fungsi Pajak dalam kehidupan bernegara
1.  Fungsi anggaran (budgetair)
Dalam hal ini pajak sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
2.  Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
3.  Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4.  Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
C.   Dasar Pemungutan Pajak
Untuk menjamin kepastian pajak bagi warga negara, diperlukan landasan hukum dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku. Peraturan tersebut yaitu:
1.  UUD 1945 pasal 23.
2.  UU No. 7 Tahun 1983 dilengkapi UU No. 10 Tahun 1994 diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000, yang menjelaskan tentang Pajak penghasilan (PPh).
3.  UU No. 8 Tahun 1983 dilengkapi UU No. 11 Tahun 1994 diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000, yang menjelaskan tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
4.  UU No. 6 Tahun 1983 dilengkapi UU No. 9 Tahun 1994 diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000, yang menjelaskan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
5.  UU No. 12 Tahun 1994, yang menjelaskan tentang tentang Pajak Bumi bangunan (PBB).
6.  UU No. 19 Tahun 2000, yang menjelaskan tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
7.  UU No. 20 Tahun 2000, yang menjelaskan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
D.   Sistem Perpajakan Indonesia
1.  Kriteria pemungutan pajak
a)  Pemungutan pajak harus adil
Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
b)  Pengaturan pajak harus berdasarkan UU
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:
1)  Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
2)  Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
3)  Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak.
c)  Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.
d) Pemungutan pajak harus efesien
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.
e)  Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.
2.  Ciri-ciri pajak di Indonesia
a)  Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”.
b)  Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
c)  Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
d) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
e)  Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).
3.  Unsur-unsur pajak
a)  Subjek pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
b)  Objek pajak, yaitu sesuatu yang dikenakan pajak (yang menjadi sasaran pajak), seperti penghasilan seseorang yang melebihi jumlah tertentu.
c)  Tarif pajak, yaitu ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang dinyatakan dengan persentase dari besarnya objek pajak.
Ø Adapun tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:
1)  Tarif pajak progresif, yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang meningkat mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak.
2)  Tarif pajak degresif, yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin mengecil dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan pajak.
3)  Tarif pajak proporsional, yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase tetap, berapapun jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
4)  Tarif pajak tetap, yaitu tarif pemungutan pajak dengan besar yang sama untuk semua jumlah. Dengan demikian, besarnya pajak yang terutang tidak tergantung pada jumlah yang dikenakan pajak.
4.  Prinsip pemungutan pajak
a)  Prinsip persamaan (equity) yaitu pajak yang dibebankan kepada wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya.
b)  Prinsip kepastian (certainty) yaitu pajak dalam pungutannya harus tegas, jelas, dan ada kepastian hukum, baik cara penghitungannya maupun cara pembayarannya.
c)  Prinsip kecocokan (convenience) yaitu pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak.
d) Prinsip ekonomi (economy) yaitu pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak. Jangan sampai biaya pemungutannya lebih tinggi dari pajak yang dikenakan.
e)  Prinsip ketepatan (adequate) yaitu pemungutan pajak hendaknya tidak menyulitkan posisi belanja pemerintah.
E.   Jenis-jenis Pajak
1.  Berdasarkan pihak yang memungut
a.  Pajak negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di bawah Departemen Keuangan.
b.  Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II.
Ø Perbedaan pajak negara dengan pajak daerah
No.
Pajak Negara
Pajak Daerah
1.
Direktorat Jenderal Pajak: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea meterai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi):
pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan di bawah tanah dan permukaan air.
2.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
- Bea masuk
- Cukai
Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya): Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, parkir.
2.  Berdasarkan golongan
a.  Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
b.  Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, akan tetapi jumlah pajak yang harus dibayarkan itu dapat digeser ke pihak lain secara tidak langsung.
3.  Berdasarkan sifatnya
a.  Pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya memperhatikan keadaan wajib pajak.
b.  Pajak Objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya atau tidak memperhatikan keadaan wajib pajak.

09 March 2015

Pelaku-pelaku Kegiatan Perekonomian di Indonesia

A. Sektor usaha formal
1.  Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
a.  Pengertian BUMN
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai:
1)  Pelaku kegiatan ekonomi
a)  Dalam kegiatan produksi, pemerintah berperan mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak; sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien; sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi; menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
b)  Dalam kegiatan konsumsi, pemerintah membeli alat-alat tulis kantor, membeli alat-alat kedokteran, membeli peralatan yang menunjang pendidikan, menggunakan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah, dan sebagainya.
c)  Dalam kegiatan distribusi, pemerintah menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan negara kepada masyarakat, misalnya penyaluran bahan-bahan pokok.
2)  Pengatur kegiatan ekonomi
a)  Kebijakan dalam perdagangan; Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan ekspor dan impor demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
b)  Kebijakan dalam dunia usaha diantaranya mengeluarkan
-    UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
-    UU No. 7 Tahun 1992 mengatur tentang Usaha Perbankan.
-    Kebijakan mengubah bentuk perusahaan negara agar tidak menderita kerugian.
c)  Kebijakan untuk mendorong usaha masyarakat dengan cara
-    Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum.
-    Kebijaksanaan menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil dan petani.
-    Kebijaksanaan untuk memperlancar distribusi hasil produksi.
b.  Maksud dan tujuan dari didirikannya BUMN berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003
1)  Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2)  Mencari keuntungan.
3)  Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi orang banyak.
4)  Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5)  Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
c.  Jenis-jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN):
1) Perusahaan Jawatan (Perjan) merupakan BUMN yang biasanya melayani kepentingan masyarakat dalam hal jasa. Modal Perusahaan Jawatan berasal dari negara (pemerintah). BUMN yang berbentuk Perjan adalah PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) akan tetapi sekarang berbentuk Perum.
2) Perusahaan Umum (Perum) merupakan BUMN yang modal berasal dari kekayaan negara, berusaha mencari keuntungan, dipimpin oleh seorang direksi dan tugasnya melayani kepentingan umum. Contoh: Perum Pegadaian, Perum DAMRI, Perumka.
3) Perusahaan Persero (Persero) merupakan BUMN yang berbentuk Perseroaan Terbatas (PT), sebagian modal atau seluruhnya dikuasai negara, tidak menggunakan fasilitas-fasilitas negara, karyawannya berstatus sebagai pegawai swasta. Contohnya: PT. Pelni, PT. Aneka Tambang, PT. BNI, PT. Garuda Indonesia, PT. Pos Indonesia, PT. PLN, PT. Jasa Marga, PT. PAL, dan PT. Telkom.
2.  Badan Usaha Milik Swasta (BUMS )
a.  Pengertian BUMS
BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Agar dalam pengelolaannya pihak swasta tidak menguasai kegiatan ekonomi secara menyeluruh, maka pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengatur perusahaan-perusahaan swasta. Peraturan itu antara lain Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang PMA dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN.
b.  Tujuan dari didirikannya BUMS
Tujuan dari didirikannya BUMS yaitu mencari keuntungan yang maksimum, mengembangkan modal yang dimiliki dan memperluas usaha, membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
c.  Peran BUMS dalam perekonomian Indonesia
1)  Membantu meningkatkan produksi nasional.
2)  Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.
3)  Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan.
4)  Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.
5)  Menambah sumber devisa bagi pemerintah.
6)  Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak.
7)  Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.
d.  Jenis perusahaan berdasarkan lapangan usahanya
1)  Industri primer yaitu perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam. Contohnya pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan, peternakan.
2)  Industri sekunder adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang industri atau perusahaan-perusahaan yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi dan siap untuk dikonsumsi masyarakat. Contohnya: perusahaan mobil, sepatu, pakaian, dan sebagainya.
3)  Industri tersier adalah industri yang menghasilkan jasa-jasa perusahaan yang menyediakan pengangkutan (transportasi), menjalankan perdagangan, memberi pinjaman, dan menyewakan bangunan.
3.  Koperasi
a.  Pengertian koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Berdasar dari penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1), koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota.
Alasan mendasar sektor koperasi perlu dikembangkan karena koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia serta sangat sesuai dengan golongan ekonomi lemah, sedang golongan ekonomi kuat ikut membantu pengembangannya.
b.  Prinsip kerja koperasi menurut UU RI No. 25 Tahun 1992 pasal 5
1)  keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2)  pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
3)  SHU yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota.
4)  modal diberi balas jasa secara terbatas, koperasi bersifat mandiri.
c.  Fungsi dan peran koperasi
Menurut pasal 33 UUD 1945 dan GBHN, koperasi mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting, antara lain memelihara dan meningkatkan stabilitas ekonomi, meningkatkan penguasaan produksi kebutuhan petani, menjamin stabilitas harga pangan dalam sektor pembangunan di pedesaan, menunjang program pemerintah dalam pemerataan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, memperjuangkan golongan ekonomi lemah untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan masyarakat.
d.  Manfaat koperasi
1) Dalam bidang ekonomi
a)  Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi dibagikan kembali kepada para anggotanya sesuai dengan jasa dan aktivitasnya.
b)  Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah dari yang ditawarkan di toko-toko. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa mampu dibeli para anggota koperasi yang kurang mampu.
c)  Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan. Kegiatan koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi melayani dengan baik keperluan anggotanya.
d) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangan koperasi.
e)  Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat.
2) Dalam bidang sosial
a)  Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram.
b)  Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan.
c)  Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan.
e.  Perangkat organisasi koperasi berdasar pada UU No. 25 Tahun 1992
1)  Rapat anggota
Rapat anggota ialah rapat yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian besar anggota koperasi dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
Rapat anggota memiliki wewenang dalam menetapkan: Anggaran dasar (AD); Kebijaksanaan umum di bidang organisasi; Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas; Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugas; Pembagian sisa hasil usaha (SHU); Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.
2)  Pengurus koperasi
Tugas dari pengurus koperasi diantaranya: Mengelola koperasi dan bidang usaha; Mengajukan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; Menyelenggarakan rapat anggota; Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan koperasi.
Sedang wewenang dari pengurus koperasi yaitu: Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; Memutuskan penerimaan atau penolakan seseorang sebagai anggota koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi; Melakukan tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pengurus.
3)  Pengawas koperasi
Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi, dan menjadi suatu lembaga/badan struktural koperasi. Di mana tugas-tugasnya yaitu: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi oleh pengurus dan membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukannya.
B. Sektor Usaha Informal
1.  Pengertian sektor usaha informal
Sektor usaha informal merupakan pekerjaan pokok untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga merupakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja yang berasal dari pengangguran tak kentara pada sektor pertanian.
2.  Ciri-ciri usaha informal
a.  Pada umumnya tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.
b.  Sumber modal dari usaha sendiri dan jumlahnya relatif kecil.
c.  Pola kegiatannya tidak teratur atau tidak tetap, baik tempat maupun jam kerja.
3.  Contoh usaha sektor informal
a.  Pedagang asongan, yaitu pedagang yang menjual barang dagangan berupa barang-barang yang ringan dan mudah dibawa, seperti: koran, permen, air mineral, dan lain-lain.
b.  Pedagang musiman, yaitu pedagang yang menjual barang dagangannya secara musiman. Barang yang dijual sesuai dengan musimnya, seperti: buah-buahan, kartu lebaran, dan lain-lain.
c.  Pedagang keliling, yaitu pedagang yang menjual barang dagangannya secara keliling keluar masuk kampung dengan jalan kaki atau sepeda motor.
d.  Pedagang kaki lima, yaitu pedagang yang menjajakan barang dagangannya di tempat-tempat strategis, seperti di pinggir-pingir jalan.