Search

29 May 2015

Tri Komando Rakyat (Trikora)


A. Isi Trikora
1)  Gagalkan pembentukan negara boneka Negara Papua buatan Belanda kolonial.
2)  Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
3)  Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.
Pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan No. 1 tahun 1962 tentang Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.
B. Tindak lanjut dari Trikora
1)  Membentuk Provinsi Irian Barat gaya baru dengan ibukotanya di Kota Baru.
2)  Membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962 yang bermaskas di Makassar.
Untuk melaksanakan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, maka presiden menyusun Komando Mandala sebagai berikut:
1)  Panglima Mandala dijabat oleh Mayor Jenderal Soeharto.
2)  Wakil Panglima I dijabat oleh Kolonel Laut Subono.
3)  Wakil Panglima II dijabat oleh Letkol Udara Leo Wattimena.
4)  Kepala Staf Umum dipercayakan kepada Kolonel Achmad Tahir.
C. Operasi pembebasan Irian Barat
Sebelum terjadi penyusupan, pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa Laut Aru. Ketiga MTB yaitu MTB RI Macan Tutul, MTB RI Harimau, dan MTB RI Macan Kumbang diserang oleh Belanda dari laut dan udara ketika sedang mengadakan patroli di Laut Aru. Komodor Yos Sudarso segera mengambil alih komando MTB RI Macan Tutul dan memerintahkan kedua MTB lainnya mundur untuk menyelamatkan diri. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya MTB RI Macan Tutul bersama Kapten Wiratno dan Komodor Yos Sudarso terbakar dan tenggelam.
Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi dalam tiga fase yaitu:
1)  Fase Infiltrasi (penyusupan), sampai akhir tahun 1962 dengan memasukkan 10 kompi ke sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas pendudukan Belanda dengan membawa serta masyarakat Irian Barat. Pada bulan Maret sampai Agustus 1962, dilakukan operasi infiltrasi (laut dan penerjunan) dan berhasil mendaratkan pasukan ABRI dan sukarelawati. Salah satu sukarelawati yang berhasil diterjunkan adalah Herlina. Karena jasanya, Herlina diberi hadiah pending emas, oleh Presiden Soekarno.
2)  Fase Eksploitasi (menggali sumber kekuatan), awal tahun 1963 dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki pos pertahanan musuh yang penting.
3)  Fase Konsolidasi (penggalangan) awal tahun 1964 dengan menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat.
Selanjutnya antara bulan Maret sampai Agustus 1962, Komando Mandala melakukan operasi-operasi pendaratan baik melalui laut maupun udara diantaranya: Operasi Benteng (di Fakfak dan Kaimana); Operasi Srigala (di Sorong, Kaimana, Terminabuan); Operasi Jatayu (di Sorong, Kaimana dan Merauke); Operasi Naga (di Merauke); Operasi Jayawijaya sebagai operasi penentu. Operasi Jayawijaya ini dilakukan oleh Angkatan Laut Mandala di bawah piminan Kol. Soedomo. Operasi yang terakhir dilaksanakan adalah Operasi Wisnumurti, operasi ini dilaksanakan saat penyerahan Irian Barat kepada RI tanggal 1 Mei 1963. Pada tanggal yang sama Komando Mandala juga secara resmi dibubarkan.

Perjuangan Merebut Irian Barat


A. Latar Belakang Pembebasan Irian Barat
Salah satu isi dari Konverensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949, yaitu penyelesaian Irian Barat akan dibicarakan antara Indonesia dengan Belanda satu tahun setelah Pengakuan Kedaulatan. Akan tetapi hasil keputusan tersebut tidak pernah ditepati Belanda. Untuk menghadapi sikap Belanda tersebut maka Indonesia melakukan berbagai upaya untuk merebut kembali Irian Barat.
B. Perjuangan RI Membebaskan Irian Barat
1.  Perjuangan melalui diplomasi
a)  Konferensi Uni Indonesia Belanda (4 Desember 1950). Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure akan tetapi ditolak oleh Belanda.
b)  Perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda (Desember 1951). Membahas pembatalan uni dan masuknya Irian Barat ke wilayah NKRI, namun gagal.
c)  Pada bulan September 1952, Indonesia mengirim nota politik tentang perundingan Indonesia Belanda mengenai Irian Barat, namun gagal.
d) Diplomasi Tingkat Internasional, diantaranya:
1)  Konferensi Colombo (April 1954), Indonesia mengajukan masalah Irian Barat. Indonesia berhasil mendapat dukungan.
2)  Pengajuan masalah Irian Barat pada sidang PBB (1954). Namun mengalami kegagalan karena tidak memperoleh dukungan yang kuat.
3)  KAA tahun 1955 Indonesia mendapat dukungan dalam masalah Irian Barat.
2.  Perjuangan melalui konfrontasi
a)  Konfrontasi Politik
1)  Pada tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No 13 tahun 1956.
2)  Untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, pada tanggal 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukotanya Soa Siu. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama adalah Zainal Abidin Syah. Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cenderawasih dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam RI.
3)  Pada tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Ketegangan Indonesia-Belanda makin memuncak ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960
b) Konfrontasi ekonomi
1.  Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.
2.  Nederlansche Handel Matschapij (NHM) pada bulan Desember 1957 diubah menjadi BDN.
3.  Nasionalisasi Bank Esconto (Jakarta) pada bulan Desember 1957.
4.  Pemogokan buruh pada tanggal 2 Desember 1957 di mana pemerintah melarang beredarnya semua penerbitan dan film yang menggunakan bahasa Belanda serta melarang KLM mendarat atau terbang di wilayah Indonesia.
c)  Konfrontasi militer
Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang dibacakan Presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta.

Dampak Hubungan Pusat-Daerah terhadap Kehidupan Sosial-Politik Sampai Awal 1960


       Pemilihan Umum I yang telah dilaksanakan belum membawa perubahan menuju kesejahteraan rakyat Indonesia. Banyak daerah-daerah yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu banyak daerah-daerah yang melakukan pemberontakan-pemberontakan diantaranya
A. Pemberontakan PKI tahun 1948
Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 di mana tokohnya yaitu Muso, Amir Syarifuddin, Kolonel Djoko Suyono, Kol. Muh. Dahlan. Pemberontakan ini ditumpas dengan Gerakan Operasi Militer pada tanggal 30 September 1948.
B. Pemberontakan DI/TII
DI/TII didirikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo pada 7 Agustus 1949 di desa Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat). Pemberontakan ini dapat ditumpas dengan Operasi Pagar Betis dan Operasi Bharatayudha, sehingga Kartosuwiryo dapat ditangkap di Gunung Geber (Majalaya) Jawa Barat. Berikut pemberontakan DI/TII di berbagai daerah: di Kalimantan Selatan (Ibnu Hajar), di Jawa Tengah (Amir Fatah), di Sulawesi Selatan (Kahar Muzakar), di Aceh (Daud Beureuh).
C. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung yang dipimpin oleh Raymond Westerling seorang kapten Belanda. Aksi yang dilakukan oleh APRA sangat kejam akan tetapi TNI tidak dapat bertindak karena serangan APRA dilakukan secara mendadak, kesatuan Siliwangi baru saja memasuki Kota Bandung, Panglima Divisi Siliwangi, Kolonel Sadikin sedang mengadakan peninjauan ke Subang bersama Gubernur Sewaka.
Untuk mengatasi pemberontakan ini pemerintah melakukan berbagai usaha diantaranya melancarkan operasi militer pada tanggal 24 Januari 1950, mengadakan diadakan perundingan antara Drs. Moh. Hatta dengan Komisaris Tinggi Belanda Mayor Engels untuk mendesak Westerling dan pasukan APRA meninggalkan kota Bandung serta melakukan penangkapan terhadap Westerling dan Sultan Hamid II. Akan tetapi Westerling dapat melarikan diri.
D. Pemberontakan Andi Aziz
Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 5 April 1950 di Makassar yang dipimpin oleh Kapten Andi Azis, seorang Komandan Kompi APRIS bekas KNIL. Aksi yang dilakukan dari pemberontak ini diantaranya menduduki obyek-obyek penting seperti lapangan terbang dan kantor Telkom serta menawan pejabat Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur, Letkol A.Y. Mokoginta.
Untuk mengatasi pemberontakan ini pemerintah mengirim pasukan yang dipimpin Mayor Worang dan pasukan di bawah Kolonel A.E. Kawilarang pada tanggal 26 April 1950. Tidak berapa lama, Andi Aziz menyerahkan diri.
E. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 25 April 1950 yang dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil, bekas Jaksa Agung NIT. Untuk mengatasi pemberontakan ini pemerintah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kol. Alex Kawilarang.  Pada tanggal 14 Juli 1950, Pasukan Ekspedisi ini dapat mendarat di Laha, Pulau Buru. Pada bulan November 1950, Kota Ambon dapat dikuasai walaupun dengan korban yang cukup besar. Usaha dilanjutkan dengan merebut Benteng Nieuw Victoria, namun Letkol. Slamet Riyadi gugur. Pada tahun 1951, tokoh RMS yang bernama Manuwutu menyerah. Akhirnya Dr. Soumokil tertangkap dan diadili pada tanggal 21 April 1964 dan dijatuhi hukuman mati.
F. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)
Pemberontakan ini terjadi setelah terbentuknya dewan di daerah-daerah yaitu Dewan Banteng (Padang) Sumatra Barat dipimpin oleh Letkol. Achmad Husein, Dewan Gajah (Sumatra Utara) dipimpin oleh Kol. M. Simbolon, Dewan Garuda (Sumatra Selatan), dipimpin oleh Letkol. Barlian, Dewan Manguni (Sulawesi Selatan), dipimpin oleh Letkol. Ventje Samual.
Untuk mengatasi pemberontakan ini pemerintah melakukan berbagai operasi diantaranya Operasi Tegas dipimpin oleh Letkol. Kaharudin Nasution, Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani, Operasi Sapta Marga dipimpin oleh Brigjen Jatikusumo, Operasi Sadar dipimpin oleh Letkol. Dr. Ibnu Sutowo. Akhirnya pimpinan PRRI menyerah satu per satu. Pada tanggal tanggal 29 Mei 1961, Achmad Hussein menyerah dan melaporkan diri beserta pasukannya. Hal ini diikuti oleh pemimpin yang lain. Dengan demikian pemberontakan PRRI dapat dipadamkan.
G. Pemberontakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)
Pemberontakan ini dipimpin oleh Letkol. Ventje Sumual Di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Usaha pemerintah dalam menumpas pemberontakan ini yaitu dengan melakukan berbagai operasi militer diantaranya Komando Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat,         Operasi Saptamarga I dipimpin Letkol Sumarsono, menumpas Permesta di Sulawesi Utara bagian Tengah, Operasi Saptamarga II dipimpin Letkol Agus Prasmono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan, Operasi Saptamarga III dipimpin Letkol Magenda dengan sasaran kepulauan sebelah Utara Manado, Operasi Saptamarga IV dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat, menumpas Permesta di Sulawesi Utara, Operasi Mena I dipimpin Letkol. Pieters dengan sasaran Jailolo, Operasi Mena II  dipimpin Letkol. KKO Hunhols dengan sasaran merebut lapangan udara Morotai di sebelah utara Halmahera.

Stratifikasi Sosial


A. Pengertian stratifikasi sosial
Stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin 'stratum' yang berarti tingkatan dan 'socius' yang berarti teman atau masyarakat. Secara harfiah stratifikasi sosial berarti tingkatan yang ada dalam masyarakat.
Stratifikasi sosial adalah sistem perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat, yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya.
B. Pengertian stratifikasi sosial menurut ahli
1.  Kingsley Davis dan Wilbert Moore
Menurut kedua ahli ini, sistem stratifikasi sosial dimaksudkan untuk memberi rangsangan agar manusia mau menempati status-status sosial dan setelah itu bersedia menjalankan perannya sesuai dengan harapan masyarakat (role expectation). Semakin penting status yang ditempati, semakin sedikit tersedia anggota masyarakat yang dapat menempatinya, semakin besar pula imbalan yang diberikan masyarakat. Jadi menurut pendapat ini, perbedaan imbalan yang diterima orang pada strata atas dengan strata atas dengan strata bawah inilah yang menyebabkan stratifikasi sosial.
2.  Pitirim A. Sorokin
Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis), perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah.
3.  Soerjono Soekanto
Stratifikasi sosial disebabkan oleh dua hal sebagai berikut:
a.  Kelas sosial memberikan fasilitas-fasilitas hidup tertentu (life chances) bagi anggotanya, misalnya keselamatan atas hidup dan sebagainya, yang tidak dimiliki oleh para warga kelas lain.
b.  Membentuk gaya dan tingkah laku hidup masing-masing warganya
(life style). Karena kelas-kelas yang ada dalam masyarakat mempunyai perbedaan dalam kesempatan menjalani jenis-jenis pendidikan
atau rekreasi tertentu
4.  Joseph Schumpeter
Sistem kelas sosial diperlukan untuk menyediakan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata. Kelas-kelas sosial dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya.
C. Terjadinya stratifikasi sosial
1.  Berdasarkan status yang diperoleh secara alami
a)    Stratifikasi berdasarkan perbedaan usia (Age Stratification)
Dalam stratifikasi sosial berdasarkan usia umumnya anggota masyarakat yang berusia lebih muda mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan anggota masyarakat yang lebih tua. Pada kelompok masyarakat tertentu, anak tertua mempunyai status yang lebih tinggi daripada anak yang lebih kecil atau muda.
b)   Stratifikasi berdasarkan senioritas
Senioritas menyangkut usia dan jenjang pengalaman akan sesuatu hal. Asas senioritas tampak sekali dalam dunia kerja, misalnya dalam hal kenaikan pangkat atau golongan. Untuk mengisi posisi tertentu, diutamakan karyawan yang lebih tua atau lebih lama masa kerjanya. Bahkan sering terjadi seseorang yang lebih tua dijadikan ketua atau guru tanpa memandang kemampuan sesungguhnya yang dimiliki orang tersebut.
c)    Stratifikasi berdasarkan jenis kelamin (sex Stratification)
Perbedaan status sosial pada kebanyakan kelompok masyarakat juga dapat disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin. Perbedaan status ini sangat dipengaruhi oleh tradisi dan ajaran mengenai harkat dan martabat pria dan wanita dalam pergaulan sehari-hari.
d)   Stratifikasi berdasarkan sistem kekerabatan
Pada umumnya, dalam suatu sistem kekerabatan terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara ayah, ibu, anak serta cucu. Oleh sebab itu, posisi mereka secara hierarki juga akan memiliki status sosial yang berbeda-beda pula atau berada pada tingkatan hak dan kewajiban yang berbeda-beda.
e)    Stratifikasi berdasarkan keanggotaan dalam kelompok tertentu
Stratifikasi ini terjadi dalam kelompok etnik dan ras tertentu, yang berbeda-beda hak dan kewajibannya. Sehubungan dengan hal diatas, sering kita jumpai suku, agama, dan warna kulit tertentu menempati lapisan atau strata sosial yang lebih tinggi daripada kelompok, suku, agama dan warna kulit lainnya.
2.  Berdasarkan status yang diperoleh melalui serangkaian usaha
a)    Stratifikasi sosial dalam pendidikan
Orang-orang yang mampu menyelesaikan pendidikan formal sampai pada jenjang yang lebih tinggi umumnya memperoleh hak dan kewajiban yang lebih beragam, sehingga status sosial yang diperolehnya pun akan lebih beragam. Sehubungan dengan itu, jelas bahwa tingkat pendidikan seseorang atau kelompok tertentu akan membedakan hak dan kewajibannya dengan individu atau kelompok lain, yang pada akhirnya akan menentukan kelas sosial yang mereka tempati.
b)   Stratifikasi dalam bidang pekerjaan
Stratifikasi ini sangat tampak pada instansi organisasi yang dikelola secara modern, dimana terdapat kedudukan yang berbeda-beda untuk pekerjaan sejenis.
c)    Stratifikasi dalam bidang ekonomi
Stratifikasi ini sangat menonjol hampir di setiap kelompok masyarakat dimanapun. Pembedaan kelas sosial didasarkan pada penghasilan dan kekayaan material. Akan tetapi, ukuran tentang kekayaan yang dianggap mapan berbeda antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hal ini sangat bergantung pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Kriteria “orang kaya” di kota metropolitan sangat berbeda dengan kriteria “orang kaya” di pedesaan. Begitu pula kriteria orang yang mapan secara ekonomi di negara maju sangat berbeda sekali dengan di negara miskin atau negara berkembang sekalipun.
D. Fungsi stratifikasi sosial diantaranya
1.  Sebagai alat pendistribusian hak dan kewajiban pada setiap lapisan atau strata.
2.  Menempatkan individu-individu pada strata tertentu dalam struktur sosial.
3.  Sebagai pemersatu dengan pola mengoordinasikan bagian-bagian yang ada dalam struktur sosial guna mencapai tujuan yang telah disepakati.
4.  Dapat memecahkan persoalan-persoalan dalam masyarakat.
5.  Mendorong masyarakat bergerak sesuai dengan fungsinya.
E. Faktor yang mempengaruhi stratifikasi
1.  Kekayaan
Kekayaan adalah kriteria ekonomi, maka orang-orang yang berpenghasilan tinggi atau besar akan menempati lapisan sosial yang tinggi pula.
2.  Kekuasaan
Orang-orang yang memperoleh kesempatan menjadi pemimpin, baik melalui suatu mekanisme pemilihan umum maupun secara turun-temurun (pada negara sistem monarki), akan menempati kelas sosial yang lebih tinggi.
3.  Kehormatan
Golongan bangsawan, baik pada masyarakat tradisional maupun pada masyarakat modern, selalu menduduki kelas sosial yang lebih tinggi. Mereka sangat dihormati, bahkan sering dijadikan sumber dari berbagai kebutuhan sosial manusia. Biasanya keturunan kelas bangsawan ini akan secara otomatis menjadi orang berada dan menyandang status sosial orang tuanya tersebut.
4.  Pendidikan
Pada masyarakat yang mulai berkembang atau masyarakat pra industri, pendidikan menjadi suatu yang amat penting, sehingga orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi secara otomatis akan menempati lapisan sosial yang tinggi pula.