26 February 2014

Manifesto Politik 1925, Kongres Pemuda tahun 1928, Kongres Perempuan


A. Manifesto Politik 1925
Manifesto politik merupakan pandangan terbuka tentang negara. Organisasi pergerakan yang secara langsung dan terbuka berani memberikan pernyataan politik yang berkaitan dengan nasib dan masa depan bangsa Indonesia adalah Perhimpunan Indonesia (PI). Konsep-konsep manifesto politik Perhimpunan Indonesia sebenarnya telah dimunculkan dalam Majalah Hindia Poetra, edisi Maret 1925. Akan tetapi, Perhimpunan Indonesia baru menyampaikan manifesto politiknya secara tegas pada awal tahun 1925 yang kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik 1925 yang isinya sebagai berikut

“Masa depan rakyat Indonesia secara eksklusif dan semata-mata terletak dalam bentuk suatu pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam arti yang sebenar-benarnya, karena hanya bentuk pemerintahan yang seperti itu saja yang dapat diterima oleh rakyat. Setiap orang Indonesia haruslah berjuang untuk tujuan ini sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya, dengan kekuatan dan usahanya sendiri, tanpa bantuan dari luar. Setiap pemecah belahan kekuatan bangsa Indonesia dalam bentuk apapun haruslah ditentang, karena hanya dengan persatuan yang erat di antara putra-putra Indonesia saja yang dapat menuju kearah tercapainya tujuan bersama”
                             
Manifesto politik 1925 mengandung 4 pokok pikiran:
  • Kesatuan nasional mengesampingkan perbedaan dan membentuk aksi melawan Belanda serta menciptakan Negara kebangsaan Indonesia yang merdeka dan bersatu.
  • Solidaritas yang disebabkan adanya pertentang kepentingan di antara penjajah dan terjajah serta tajamnya konflik diantara kulit putih dan sawo matang.
  • Non kooperasi yaitu kemerdekaan bukan hadiah Belanda, tetapi harus direbut dengan mengandalkan kekuatan sendiri.
  • Swadaya mengandalkan kekuatan sendiri dengan mengembangkan struktur alternatif dalam kehidupan nasional, politik, sosial, ekonomi, dan hukum yang sejajar dengan administrasi kolonial.
B. Kongres Pemuda tahun 1928
1.  Kongres Pemuda I (30 April-2 Mei 1926 di Jakarta yang dipimpin oleh Muhammad Tabrani)
a.  Tujuan kongres ini adalah menanamkan semangat kerja sama antarperkumpulan pemuda di Indonesia untuk menjadi dasar bagi persatuan Indonesia.
b.  Dalam kongres ini dihasilkan keputusan berupa
1)  Mempersiapkan kongres pemuda Indonesia.
2)  Mengusulkan semua perkumpulan pemuda agar bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia.
2.  Kongres Pemuda II (27-28 Oktober 1928 di Jakarta) atas inisiatif dari PPPI dan Pemuda Indonesia
a.  Di mana struktur dari kongres ini yaitu
1)  Pemimpin kongres Sugondo Joyopuspito.
2)  Wakil ketua Djoko Marsaid.
3)  Sekretaris M. Yamin.
4)  Bendahara Amir Syarifudin.
5)  Pembantu Djohan Tjain, Kotjo Sungkono, Senduk, J. Leimena, Rohjani.
b.  Wakil-wakil yang menghadiri kongres
1)  Wakil-wakil organisasi pemuda (Jong Java, Jong Sumatranen Bond, PI, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Jong Batak, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan PPPI).
2)  Wakil-wakil dari partai (BU, PNI, PSI).
3)  Pejabat-pejabat pemerintah Belanda.
c)  Keputusan dari kongres ini antara lain
1)  Mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda (Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa Indonesia).
2)  Lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia.
3)  Sang Merah Putih ditetapkan menjadi bendera Indonesia.
4)  Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda.

C.  Kongres Perempuan
Pergerakan kaum perempuan dipelopori R.A. Kartini dari Jepara yang mendirikan Sekolah Kartini. Setelah itu banyak perkumpulan-perkumpulan yang menjadi wadah aspirasi permpuan diantaranya Putri Mardiko di Jakarta, Kautaman Istri di Tasikmalaya, Kartinifonds (Dana Kartini) di Semarang, Aisyah di Yogyakarta, Budi Wanita di Solo, Istri Sedar di Bandung, Ina Tani di Ambon, Wanita Rukun Santosa di Malang, Percintaan Ibu kepada Anak Turunnya di Minahasa.
Dalam perkembangannya, perkumpulan-perkumpulan tersebut melaksanakan kongres yang dikenal dengan “Kongres Perempuan Indonesia” yaitu:
1.  Kongres Perempuan I, diselenggarakan tanggal 22-25 Desember 1928 di Jakarta. Dalam kongres ini membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI)yang dipimpin Ny. Sukanto. Tujuan kongres ini yaitu memberi penerangan dan perantaraan kepada perkumpulan yang menjadi anggotanya, membantu dana belajar pada anak perempuan yang pandai, mengadakan kursus kesehatan, menentang perkawinan anak-anak, dan memajukan kepanduan bagi anak-anak perempuan. Dalam kongresnya pada tanggal 28-31 Desember 1929 di Jakarta, mengubah nama PPI menjadi PPII (Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia).
2.  Kongres Perempuan II, diselenggarakan tanggal 20-24 Juli 1935 di Jakarta yang dipimpin oleh Ny. Sri Mangunsarkoro. Dalam kongres ini membicarakan tentang masalah persatuan di kalangan wanita, masalah wanita dalam keluarga, masalah poligami dan perceraian serta sikap yang harus diambil terhadap kolonialisme Belanda.
3.  Kongres Perempuan III, diselenggarakan tanggal 23-28 Juli 1938 di Bandung yang dipimpin oleh Ny. Emma Puradireja. Dalam kongres ini membicarakan tentang Undang-undang perkawinan modern, persoalan politik yang kaitannya dengan hak pilih dan dipilih bagi kaum wanita untuk posisi Badan Perwakilan (volksraad), dan menetapkan tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu.


15 February 2014

Perkembangan Pergerakan Nasional Di Indonesia

1.  Organisasi pada masa awal pergerakan nasional
a.  Budi Utomo
1)  Latar belakang pendirian
Pada tahun 1906, Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo mengadakan kampanye menghimpun dana pelajar (Studie Fund) di kalangan priyayi di Pulau Jawa yang bertujuan untuk meningkatkan martabat rakyat dan membantu para pelajar yang kekurangan dana. Usaha tersebut dapat menarik simpati dari Dr. Sutomo salah satu mahasiswa STOVIA Jakarta. Akhirnya berdirilah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dengan ketuanya Dr. Sutomo.
2)  Tujuan mula Budi Utomo
Asal mula berdirinya Budi Utomo bukanlah partai politik karena tujuannya ingin memperbaiki pelajaran di sekolah-sekolah, mengumpulkan dana untuk memfasilitasi anak-anak bersekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan bumi putera, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak.
3)  Kepengurusan Budi Utomo (Kongres I tanggal 3-5 Oktober 1908)
a)  Ketua (Raden Tumenggung Aryo Tirtokusumo)
b)  Wakil ketua (Wahidin Sudirohusodo)
c)  Sekretaris I (Mas Ngabei Dwidjosewojo), sekretaris II (Raden Sostrosugondo)
d) Bendahara (Raden Mas Panji Gondoatmodjo)
e)  Komisaris (Raden Mas Arjo Surdiputro, R.M. Panji Gondosumarjo, R. Djojosubroto, Dr. Cipto Mangunkusumo).
Seiring dengan perkembangan zaman, Budi Utomo menjadi sebuah partai politik sejak tahun 1915. Yang menjadikan Budi Utomo sebagai partai politik yaitu: Melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain; Menyokong gagasan wajib militer pribumi; Mengirimkan komite Indie Weerbaar ke Belanda untuk pertahanan Hindia; Ikut duduk dalam Volksraad (Dewan Rakyat); Membentuk Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota volksraad.
Kelahiran Budi Utomo merupakan tonggak awal kebangkitan bangsa, oleh sebab itu setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
b.  Sarekat Islam (SI)
1)  Latar belakang pendirian
Awal berdirinya organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Organisasi ini didirikan oleh H. Samanhudi pada tahun 1911 di Solo. SDI bergerak dalam bidang agama dan perdagangan. Dalam bidang agama yaitu menitikberatkan pelaksanaan syariat Islam. Sedang dalam bidang perdagangan yaitu membela kepentingan pedagang Islam dari dominasi pedagang Cina.
2)  Strategi Sarekat Islam
Agar jumlah anggota semakin besar tidak hanya pegadang Islam saja, maka pada tanggal 18 September 1912, Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam (SI) yang tokoh-tokohnya yaitu HOS Cokroaminoto, Abdul Muis, H. Agus Salim dan Suryo Pranoto. Untuk menyebarkan propaganda perjuangannya, Sarekat Islam menerbitkan surat kabar yang bernama Oetoesan Hindia.
3)  Tujuan Sarekat Islam
a)  Mengembangkan jiwa berdagang.
b)  Memberi bantuan kepada anggotanya yang mengalami kesukaran.
c)  Memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat bumi putera.
d)  Menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam.
e)  Tidak bergerak dalam bidang politik dan menggalang persatuan umat Islam hingga saling tolong-menolong.
4)  Perpecahan dalam Sarekat Islam
Pada tahun 1920 Sarekat Islam pecah menjadi dua, yakni: SI Putih, yang berhaluan nasionalisme dan Islam. Berpusat di Yogyakarta dan dipimpin oleh H. Agus Salim, HOS Cokroaminoto, Abdul Muis dan Suryo Pranoto; SI Merah, yang berhaluan komunis. Berpusat di Semarang dan dipimpin oleh Semaun dan Darsono.
Dalam kongresnya di Madiun, SI Putih berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Kemudian pada tahun 1927 berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Sementara itu, SI Sosialis/Komunis berganti nama menjadi Sarekat Rakyat (SR) yang merupakan pendukung kuat Partai Komunis Indonesia (PKI).
c.  Indische Partij (IP)
1)  Latar belakang pendirian
Indische Partij berdiri tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh Tiga Serangkai yaitu Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Pendirian Indische Partij dimaksudkan untuk menggantikan Indische Bond yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia.
2)  Tujuan Indische Partij
Indische Partij merupakan organisasi pergerakan yang secara terang-terangan bergerak di bidang politik dan ingin mencapai Indonesia merdeka. Hal ini dapat diketahui dari tujuannya yaitu membangunkan patriotisme semua indiers terhadap tanah air dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Cita-cita dan tujuan Indische Partij disebarluaskan melalui majalah Het Tijdschrifc dan surat kabar De Express terbitan Bandung.
3)  Langkah Indische Partij dalam mempersiapkan kemerdekaan
Melalui sarana surat kabar De Express, tokoh Indische Partij mengkritik pemerintah Belanda. Kritikan pertama dari Suwardi Suryaningrat yang menulis artikel dengan judul ‘Als ik een Nederlander was’ (Andaikan aku seorang Belanda), membuat pemerintah Belanda menangkapnya dan diasingkan ke Belanda. Kritikan berikutnya dari Dr. Cipto Mangunkusumo, yang menulis artikel melalui De Express pada tanggal 26 Juli 1913 dengan berjudul Kracht of Vrees? (berisi tentang kekhawatiran, kekuatan, dan ketakutan). Artikel tersebut membuat pemerintah Belanda marah dan mengasingkannya ke Belanda. Kejadian ini membuat Douwes Dekker ikut mengkritik pemerintah Belanda pada tanggal 5 Agustus 1913, juga melalui De Express dengan judul Onze Helden: Tjipto Mangoenkoesoemo en Soewardi Soerjaningrat (Pahlawan kita: Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat). Akhirnya Douwes Dekker juga ikut ditangkap dan diasingkan ke Belanda.
Karena sakit yang dideritanya maka pada tahun 1914, Cipto Mangunkusumo dikembalikan ke Indonesia sedangkan Suwardi Suryaningrat dan Douwes Dekker baru kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Dalam perkembangannya, Douwes Dekker ditangkap lagi dan dibuang ke Suriname, Amerika Latin.
2.  Organisasi pada masa radikal
a.  Perhimpunan Indonesia (PI)
1)  Latar belakang pendirian
Organisasi ini pada awalnya bernama Indische Vereniging, yang didirikan di Belanda pada tahun 1908 oleh Sultan Kasayangan dan Noto Suroto. Tujuan semula dari organisasi ini yaitu memajukan kepentingan bersama atas orang-orang yang berasal dari Indonesia, baik yang pribumi maupun nonpribumi yang berada di Belanda.
Kedatangan tokoh-tokoh yang diasingkan di Belanda seperti Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat dan Muhammad Hatta sangat mempengaruhi perkembangan Indische Vereniging. Dalam perkembangannya organisasi ini menjadi lebih radikal dan mengarah pada politik. Untuk mempropagandakan programnya organisasi ini menerbitkan majalah Hindia Poetra. Akhirnya pada tanggal 3 Februari 1925, Indische Vereniging diganti menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) yang bersemboyan “Indonesia Merdeka”. Dan majalah Hindia Poetra juga berubah nama menjadi Indonesia Merdeka.
2)  Strategi Perhimpunan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan
Untuk memperjuangkan Indonesia merdeka, Perhimpunan Indonesia banyak mengikuti pertemuan internasional seperti Kongres ke-6 Liga Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Paris pada tahun 1926 serta Kongres I Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Berlin pada tahun 1927. Keberadaan Perhimpunan Indonesia memiliki arti penting karena organisasi ini juga membuka keanggotaannya untuk semua mahasiswa yang ada di Hindia Belanda.
b.  Partai Komunis Indonesia (PKI)
1)  Latar belakang pendirian
Organisasi awalnya bernama Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) yang berdiri pada tanggal 4 Mei 1914. Dan tokoh-tokoh dari Belanda diantaranya Sneevliet, Brandsteder, H.W Dekker, P. Bergsma.Sedang tokoh-tokoh dari Indonesia diantaranya Darsono, Semaun.
Pada tanggal 23 Mei 1920, ISDV diubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Di mana kepengurusannya yaitu Semaun (ketua), Darsono (Wakil Ketua), Bergsma (Sekretaris), H.W. Dekker (bendahara) dan anggotanya terdiri dari Baars, Sugono. Untuk dapat menarik simpati dari rakyat, para tokoh PKI menyusup ke tubuh Sarekat Islam, sehingga Sarekat Islam pecah menjadi SI Putih dan SI Merah.
2)  Strategi PKI dalam mencapai tujuannya
Kedudukan PKI semakin kuat setelah kedatangan Alimin dan Muso dari Moskow. Sehingga pada tanggal 13 November 1926, PKI mengadakan pemberontakan di Banten, Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemberontakan tersebut dapat ditumpas pemerintah kolonial Belanda dan pemimpin PKI banyak yang dibuang ke Digul dan Tanah Merah. Dampak dari pemberontakan PKI ini yaitu adanya pengekangan dan penindasan yang luar biasa dari pemerintah Belanda terhadap pejuang pergerakan nasional hingga sama sekali tidak punya ruang gerak.
c.  Partai Nasional Indonesia (PNI)
1)  Latar belakang pendirian
Partai Nasional Indonesia didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh Ir. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Soedjadi, Mr. Iskaq Tjokrodisuryo, Mr. Budiarto dan Mr. Soenarjo. Tujuan dari PNI yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan usaha sendiri.
2)  Kepengurusan PNI
Dalam kongres PNI pertama di Surabaya tanggal 27-30 Mei 1928 ditetapkan kepengurusannya sebagai berikut:
a)  Ketua (Ir. Soekarno)
b)  Sekretaris/bendahara (Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo)
c)  Anggota (Dr. Samsi, Mr. Sartono, Mr. Soenarjo, Ir. Anwari).
Dalam kongres tersebut juga menetapkan susunan kerja yaitu mencapai Indonesia merdeka, memajukan perekonomian nasional dan memajukan pelajaran nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI menggunakan tiga asas yaitu self help (berjuang dengan usaha sendiri) dan nonmendiancy, sikapnya terhadap pemerintah juga antipati dan nonkooperasi. Dengan dasar perjuangannya adalah marhaenisme.
Karena dinilai membahayakan pemerintah kolonial Belanda, maka tokoh PNI diantaranya Soekarno, Gatot Mangkuprodjo, Markum Sumodiredjo dan Supriadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Bandung. Dalam proses peradilan, Soekarno melakukan pembelaan dengan judul “Indonesai Menggugat”. Karena penangkapan para tokohnya membuat PNI semakin goyah sehingga dalam kongres luar biasa pada tanggal 25 April 1931 di Jakarta, PNI dibubarkan dan hal ini menimbulkan pro dan kontra. Kejadian ini membuat Mr. Sartono mendirikan Partindo. Sedangkan Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir mendirikan Pendidikan Nasional Baru (PNI Baru).
3.  Organisasi pada masa moderat
a.  Persatuan Bangsa Indonesia (PBI)
Pada awal berdirinya bernama Indonesische Studie Club Surabaya oleh Dr. Sutomo pada tahun 1924 kemudian berubah menjadi Persatuan Bangsa Indonesia tahun 1930.
b.  Partai Indonesia Raya (Parindra)
Pada tanggal 25 Desember 1935 di Solo, Dr. Sutomo mendirikan Parindra yang merupakan penggabungan antara PBI dan Budi Utomo. Tujuan organisasi ini yaitu membentuk Indonesia Raya atas dasar nasionalisme Indonesia. Tokoh Parindra diantaranya Dr. Sutomo, M. Husni Thamrin dan Wuryadiningrat. Anggota Parindra ada yang duduk dalam Volksraad (Dewan Rakyat Belanda). Dan melalui Volksraad, M. Husni Thamrin memperjuangkan nasib rakyat kecil.
c.  Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)
Gerindo didirikan tanggal 24 Mei 1937 di Jakartaoleh orang-orang bekas Partindo. Tokoh-tokohnya antara lain Dr. A.K. Gani, Mr. Moh. Yamin, Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Sartono, Mr. Wilopo, Sanusi Pane. Tujuan Gerindo antara lain: mencapai Indonesia merdeka, memperkokoh ekonomi Indonesia, mengangkat kesejahteraan kaum buruh dan memberi bantuan bagi kaum pengangguran.
d.  Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
GAPI berdiri tanggal 21 Mei 1939 di Jakarta. GAPI gabungan dari Parindra, Gerindro, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, PII, dan Partai Katolik. Tokoh-tokoh GAPI antara lain M. Husni Thamrin, Abikusno Tjokrosujono, Amir Syarifuddin dan Kasimo. Faktor pendorong berdirinya GAPI ialah: Petisi Sutarjo yang menuntut agar Indonesia diberi pemerintahan sendiri, tetapi ditolak oleh Belanda; Menjelang Perang Dunia II situasi dunia genting; Sikap pemerintah kolonial Belanda yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia.
Dalam konferensi pertama pada tanggal 4 Juli 1939 telah mencanangkan semboyan yaitu Indonesia Berparlemen. GAPI mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan nama Manifesto GAPI dan isinya menyerukan kepada semua pihak untuk waspada terhadap bahaya fisis.
4.  Organisasi kepemudaan
Organisasi kepemudaan banyak berdiri di daerah-daerah diantaranya Sarekat Pasundan (1914 di Jakarta), Trikoro Darmo (7 Maret 1915 di Jakarta), Jong Sumatranen Bond (9 Desember 1917 di Jakarta), Jong Java (12 Juni 1918), Jong Ambon (1918), Jong Celebes (1919), Jong Islamiaten Bond (1 Januari 1925).
5.  Organisasi bercorak keagamaan
a.  Muhammadiyah
Didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Tujuannya mengembalikan ajaran Islam sesuai sunah Rasul, meningkatkan pengetahuan agama di kalangan anggotanya.
b.  Nahdlatul Ulama (NU)
Didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari tanggal 31 Januari 1926 di Jawa Timur. Tujuannya mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam, memerhatikan sosial ekonomi dalam rangka pengabdian pada umat manusia.
c.  Pergerakan Tarbiyah Islam (Perti)
Didirikan oleh Syeh Sulaiman Ar Rusli tahun 1928 di Sumatra Barat. Tujuannya meningkatkan kecerdasan dan persatuan umat Islam, menegakkan syari’at Islam berdasar mahzab Syafi’i.
d.  Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)
Berdiri pada November 1937 di Surabaya, dan tokoh-tokohnya yaitu KH. Wahid Hasyim, KH. Mas Mansyur, Sukirman, Sastrodiwirjo.

14 February 2014

Kesadaran Nasional dan Identitas Pergerakan Kebangsaan Indonesia



A. Pengaruh Perluasan Kekuasaan Kolonial, Perkembangan Pendidikan Barat dan Islam Terhadap Munculnya Nasionalisme Indonesia
1.  Perluasan kekuasaan kolonial
Kembalinya Belanda menjajah Indonesia sangat menyengsarakan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan semakin luasnya pemerintahan kolonial, mempersempit kekuasaan pemerintahan pribumi serta adanya eksploitasi kekayaan Indonesia secara besar-besaran oleh Belanda baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Tindakan Belanda inilah yang mendorong terjadinya perlawanan baik dari negeri Belanda sendiri maupun dari bangsa Indonesia seperti dari kalangan bangsawan, ulama maupun dari rakyat Indonesia.
Akibat dari itu semua muncul politik balas budi atau politik etis. Politik ini dikemukakan oleh Mr. Conrad Theodor van Deventer pada tahun 1899. Ia mengkritik pemerintah Belanda yang ditulis dan dimuat dalam jurnal Belanda, De Gids dengan judul Een eereschuld yang menjelaskan bahwa kekosongan kas negeri Belanda telah dapat diisi kembali berkat pengorbanan orang-orang Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah Belanda harus menyejahterakan masyarakat Indonesia dengan jalan meringankan beban penderitaan, memajukan pendidikan serta menghilangkan faktor-faktor penghambat kemajuan. Untuk itu van Deventer mengusulkan kepada pemerintah Belanda untuk melaksanakan programnya yang dituangkan dalam Trilogi van Deventer yaitu: emigrasi (memindahkan penduduk), irigasi (membangun sarana pengairan pertanian), edukasi (mengadakan pendidikan/pengajaran bagi penduduk pribumi Indonesia).
2.  Perkembangan pendidikan Barat masa kolonial Belanda
Sejak diberlakukannya politik etis, banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda di Indonesia. Tujuan didirikan sekolah bagi Belanda yaitu untuk mendapatkan tenaga kerja atau pegawai murahan dan mandor-mandor yang dapat membaca dengan gaji yang murah. Dengan demikian, politik etis ini tetap dikendalikan oleh pemerintah Belanda. Berikut sekolah-sekolah pada masa kolonial Belanda:
a.  Pendidikan setingkat SD meliputi:
1)  ELS (Europese Leger School) untuk keturunan bangsawan Indonesia yang merupakan sekolah kelas satu.
2)  TKS (Twede Klasse School) untuk golongan pribumi yang merupakan sekolah kelas dua.
b.  Pendidikan setingkat SMP/SMA:
1)  Sekolah setingkat SMP diantaranya
a)  HBS (Hogere Burger School)
b)  MULO (Meer Uitegbreit Ondewijs)
2)  Sekolah Menengah Umum seperti
a)  AMS (Algemene Middelbare school)
b)  Sekolah Kejuruan seperti Kweekschoolen (guru pribumi) dan Normaal School.
c.  Perguruan Tinggi meliputi:
1)  Sekolah Tinggi Teknik (Technishe Hooge School)
2)  Sekolah Kedokteran Jawa seperti STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) dan GHS (Geeneeskundige Hooge School)
3)  Sekolah Tinggi Hukum (Rechtschool)
4)  Sekolah Pelatihan Pegawai Pribumi seperti OSVIA (Opleiding Scholen voor Inlansche Ambtenaren) dan Hoofdenscholen.
3.  Perkembangan pendidikan Islam
Perkembangan pendidikan Islam dalam bentuk pendidikan di surau atau langgar, pesantren dan madrasah. Walaupun memelajari tentang Islam, tapi pengetahuan umum lainnya juga sudah mulai diberikan para santri atau murid. Oleh sebab itu muncul penggabungan metode Islam tradisional dengan metode modern Barat yang tetap berlandaskan pada Islam.
Dengan berdirinya sekolah-sekolah Islam yang formal, maka pendidikan Islam berkembang dan tidak terbatas di pondok-pondok pesantren tetapi juga dalam bentuk sekolah-sekolah umum. Seiring munculnya sekolah umum yang bernapaskan Islam tersebut juga memunculkan tokoh-tokoh pergerakan nasional dan pejuang muslim. Dan tokoh-tokoh tersebut banyak yang menjadi penggerak dan tulang punggung perjuangan kemerdekaan. Karena mayoritas penduduk Indonesia muslim maka tokoh nasional yang bercorak Islam dapat dengan mudah membentuk kekuatan Islam untuk membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat melawan kolonial Belanda.

B. Peranan Golongan Terpelajar, Profesional dan Pers dalam Menumbuhkembangkan Kesadaran Nasional Indonesia
1.  Peranan golongan terpelajar dan profesional
Berdirinya sekolah-sekolah baik yang didirikan oleh Belanda maupun oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia mendorong terbentuknya kelompok terpelajar yang disebut priyai. Dengan munculnya golongan terpelajar ini maka perjuangan Indonesia untuk menumbuhkan nasionalisme menggunakan pendidikan dan media massa. Oleh sebab itu dengan munculnya golongan terpelajar ini perjuangan bangsa Indonesia sudah dapat diarahkan yang semula menggunakan kekuatan fisik, bersifat sporadis dan bergantung pada seorang pemimpin berubah menjadi dalam bentuk organisasi nasional. Tokoh-tokoh terpelajar dan profesional diantaranya Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ir. Soekarno.
2.  Peranan pers
Peranan pers dalam menumbuhkan semangat nasionalisme sangatlah penting, karena dalam hal ini pers memberikan informasi selain itu juga memberikan suatu pendapat kepada masyarakat apa yang diinformasikannya tersebut. Pers mampu memberikan sumbangan terhadap timbulnya kesadaran bangsa Indonesia. Beberapa pers yang diterbitkan oleh partai politik diantaranya Retno Dumillah dan Darmo Kondo (Budi Utomo); Tjahaja Timoer, Kaoem Moeda, De Expres dan Het Tijdshrift (Indische Partij); Oetoesan Hindia, Kromo Mardika dan Pancaran Warta (Serikat Islam); Sinar Hindia, Kromo Mardika dan Doenia Merdeka (PKI); Hindia Poetra dan Indonesia Merdeka (Perhimpinan Indonesia).
Surat kabar yang mempengaruhi kesadaran rakyat Indonesia, diantaranya: Bintang Soerabaya (1861) di Surabaya yang dipimpin oleh Courant H Hommer; Medan Prijaji (1907) di Bandung yang dipimpin R.M. Tirto Adisuryo; De Expres (1912) di Bandung yang dipimpin oleh Douwes Dekker; Saroetomo (1912) di Surakarta; Oetoesan Hindia (1913) di Surabaya yang dipimpin oleh HOS. Tjokroaminoto, Seobroto dan Tirtodanudjo; Hindia Poetra (1916) di Belanda; Indonesia Merdeka (1924) di Belanda.

10 February 2014

Daerah Persebaran Agama-Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial



1.  Persebaran agama Katolik masa pendudukan Portugis dan Spanyol
Pada masa pendudukan Portugis dan Spanyol, agama yang berkembang yaitu Katolik. Akan tetapi penyebar agama Katolik di Indonesia mayoritas berasal dari Portugis. Penyebaran agama Katolik dirintis oleh saudagar yang bernama Gonzalo Veloso dan pastur Simon Vas. Ajaran agama Katolik semakin berkembang pesat sejak rohaniwan yang bernama Fransiscus Xavierius dan Ignatius Loyola melakukan kegiatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat Ambon, Ternate dan Morotai antara tahun 1546-1547.
2.  Persebaran agama Protestan masa pendudukan Belanda dan Inggris
Pada masa pendudukan Belanda agama yang berkembang yaitu Kristen Protestan yang beraliran Calvinis. Kegiatan penyebaran agama Kristen Protestan dilakukan oleh zending diantaranya Dr. Nomensen, Sebastian Danckaerts dan Hernius. Memasuki abad ke-19, penyebaran agama Kristiani semakin meluas ke berbagai wilayah di Indonesia.
Pada masa pendudukan Inggris, kelompok rohaniwan yang terhimpun dalam (Nederlandsche Zendeling Genootschap) dari Belanda, didukung oleh kelompok (London Missionary Society), memulai aktivitas keagamaan yang ditujukan kepada penduduk lokal. Oleh sebab itu banyak berdiri organisasi misi dan zending diantaranya:
a.  Ordo Herlege Hart (Hati Suci) bertanggung jawab penuh atas wilayah Papua.
b.  Societeit van het Goddelijk Woord (Serikat Sabda Allah) bertanggung jawab di kawasan Flores dan Timor.
c.  Kelompok Kapusin bertanggung jawab di kawasan Sumatra dan Kalimantan.
3.  Persebaran agama Islam dan agama lain masa kolonial
Pada masa kolonial, zending dan missionaris Kristiani harus memiliki izin khusus dari Gubernur Jenderal untuk melakukan kegiatan dakwah. Dan daerah yang diizinkan untuk dakwah yaitu daerah selain Banten, Aceh, Sumatra Barat dan Bali. Sehingga pada masa itu agama Islam berkembang di daerah Banten, Aceh dan Sumatra Barat sedang agama Hindu dan Budha berkembang di wilayah Bali.