Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru dan Gerakan Reformasi

A. Runtuhnya Orde Baru dan munculnya Orde Reformasi

Krisis multidimensi yang melanda Indonesia membuat pemerintahan Orde Baru runtuh. Krisis multidimensi tersebut diantaranya krisis ekonomi, krisis politik, krisis moral serta kepemimpinan dan sebagainya.

Keadaan yang semakin memburuk ini membuat rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintah sehingga terjadi demontrasi di mana-mana. Kemarahan rakyat terhadap pemerintah memuncak pada bulan Mei 1998 dengan menuntut diadakannya reformasi atau perubahan di segala bidang baik bidang politik, ekonomi, hukum maupun sosial budaya. Demontrasi yang dipelopori mahasiswa ini menuntut dihapuskannya KKN, penurunan harga-harga kebutuhan pokok, dan Soeharto turun dari jabatan Presiden.

Ketika para mahasiswa melakukan demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998 terjadilah bentrokan dengan aparat kemananan yang mengakibatkan terjadinya Peristiwa Semanggi (Tragedi Trisakti). Di mana dalam peristiwa itu empat mahasiswa Trisakti meninggal saat bentrok dengan aparat keamanan. Keempat mahasiswa itu yaitu Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan Sie, Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa tersebut dikenal sebagai Pahlawan Reformasi.

Pada tanggal 13-15 Mei 1998 terjadi kerusuhan di beberapa kota di Indonesia (Jakarta, Solo). Pada tanggal 19 Mei 1998, mahasiswa bersama rakyat kembali berdemontrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Untuk meredam situasi, Presiden Soeharto mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Pembentukan Kabinet Reformasi gagal karena banyak tokoh tidak mau menjadi menteri dalam Kabinet Reformasi.

Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 09.00 WIB, berlangsung di Istana Merdeka, Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

B. Masa pemerintahan B.J. Habibie

1) Kebijakan dalam bidang politik

Dalam bidang politik melahirkan beberapa Undang-undang diantaranya: UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik; UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum; UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

2) Kebijakan dalam bidang ekonomi

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3) Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers

Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

4) Pelaksanaan Pemilu

Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik pada tanggal 7 Juni 1999. Parpol pemenang pemilu tahun 1999 berturut-turut yaitu PDIP, GOLKAR, PPP, PKB, PAN.

Pada tanggal 10-14 November 1998, pemerintahan B.J. Habibie menyelenggarakan SI MPR dengan hasil: Mengamanatkan presiden untuk memberantas KKN; Agar Segera menyelenggarakan pemilu.

Dalam pemilu ini diharapkan dapat menghasilkan MPR dan DPR reformasi. Dalam Sidang Umum MPR, pertanggung jawaban Presiden BJ. Habibie ditolak, maka jatuhlah pemerintahan BJ. Habibie. Kemudian Sidang Umum MPR melanjutkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 1999, dan yang terpilih menjadi presiden yaitu KH. Abdurrahman Wahid dan wakilnya yaitu Megawati Soekarnoputri.

C. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid

KH. Abdurrahman Wahid menjabat menjadi presiden tidak berlangsung lama, hanya kurang 14 bulan. Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid bernama Kabinet Persatuan Nasional. Sebab-sebabnya pemerintahan Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama antara lain: Masih kurangnya stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan; Terjadi konflik antara presiden dengan DPR dan berakhir dengan keluarnya Dekrit Presiden; Dekrit Presiden tidak mendapat dukungan dari TNI, rakyat, dan DPR; Munculnya isu buloggate I yang membawa semakin sulitnya kedudukan Presiden Abdurrahman Wahid.

Anggota-anggota DPR meminta kepada MPR mengadakan Sidang Istimewa. Pada tanggal 21 Juli 2001, MPR mengadakan Sidang Istimewa yang hasilnya yaitu MPR memutuskan memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Masa jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga pemilihan umum yang direncanakan pada tahun 2004.

D. Masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri

Megawati Soekarnoputri menjabat presiden RI dengan wakilnya yaitu Hamzah Haz. Pengangkatan Megawati Soekarnoputri ini didasarkan pada Tap MPR No. III/MPR/2001 dengan masa jabatan terhitung dari hari di mana Presiden mengucapkan Sumpah Presiden sampai tahun 2004. Kabinet yang dipimpin Megawati Soekarnoputri diberi nama Kabinet Gotong Royong yang diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2001. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pemerintah berhasil melaksanakan pemilihan umum.

E. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla. Pada masa ini merupakan pemilu pertama yang memilih presiden dan wakilnya secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Umum pada tahun 2004 ini dilaksanakan dalam dua kali putaran yaitu pada tanggal 5 Juli 2004 dan tanggal 20 September 2004. Kabinet yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu jilid I.

Dan pada pemilihan umum Presiden secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2009, Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto. Dan kabinet yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.